Terkait Aktivitas Sutet Titik 6, Ahli Waris Minta PT. CEPR Hormati Proses...

Terkait Aktivitas Sutet Titik 6, Ahli Waris Minta PT. CEPR Hormati Proses Peradilan

652
0
BERBAGI
Ahli waris almarhum H. Kasrip, Andi Sawutu (tengah) bersama tim kuasa Hukumnya, Rudi Setiantono, SH.

CIREBON (rq) – Sengketa pembangunan tapak Sutet titik 6 antara PT. Cirebon Energi Prasarana (CEPR) pengembangan PLTU 2, dengan ahli waris almarhum H. Kasrip serta masyarakat setempat, masih bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut tentunya menjadi upaya para ahli waris untuk memperjuangkan haknya, atas tanah yang dijadikan lokasi pembangunan oleh PT. CEPR dalam pembangunan tapak Sutet titik 6 yang berlokasi di blok Sipetung Karangponcol desa Kanci kabupaten Cirebon.

Tim Kuasa hukum ahli waris H. Kasrip dan masyarakat Kanci, Rudi Setiantono, SH dari Firma Hukum NouRu and Associates mengatakan, sengketa dengan register nomor perkara 66pdt.G/PN.Sbr/2020 masih berproses dan belum final.

“Ahli waris H. Kasrip dan para ahli waris ini sedang melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sumber. Pemkembangannya, tadi baru selesai pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Sumber,” jelasnya, Rabu (3/2/2021).

Ia mengatakan, agenda sidang selanjutnya pada 10 Februari 2021 adalah jawaban dari para tergugat. Ia sebagai kuasa ahli waris mengaku keberatan dan menyayangkan PT. CEPR masih melaksanakan pembangunan tapak menara sutet titik 6 di lokasi tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam status a quo.

“Kami harap kepada para pemegang kebijakan, terutama PT. Cirebon Energi Power, agar menghargai dan menghormati langkah – langkah hukum yang sedang kami tempuh. Jangan sampai nanti yang muncul di masyarakat distrust dengan hukum itu sendiri,” terangnya.

Menurut Rudi, berdasarkan visi misi Kapolri yang baru, hukum memiliki tujuan, terpenuhinya rasa keadilan dan tercapainya kemanfaatan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, mewakili perasaan dari kliennya para ahli waris almarhum H. Kasrip dan para warga desa kanci yang terdampak, rasa keadilan itu seolah – olah terciderai.

“Masyararakat dilema, disatu sisi pembangunan terus berjalan, sementara disisi lain sampai dengan per saat ini, tidak ada kompensasi terkait ganti rugi dan pembebasan tanah tersebut, belum sama sekali terealisasi,” tegasnya.

Rudi juga kembali mengingatkan kepada pihak PT. CEPR dan para pemangku kebijakan agar lebih humanis. Karena menurutnya, warga sudah mulai resah dengan belum terselesaikannya persoalan ganti rugi tersebut.

“Warga itu sudah resah. Waktu hari Selasa (2/2/2021) kemarin saja, para ibu – ibu menyampaikan aspirasinya dilokasi tersebut,  karena mereka memperjuangkan haknya yang sampai saat ini belum teralisasi. Jadi mohon Agar PT. CEPR mempertimbangkan dan memperhatikan apa yang menjadi hak – hak warga masyarakat terdampak pembangunan tapak sutet tersebut,” ujarnya.

Sementara terkait besaran kompensasi sendiri yang dituntut kliennya, Rudi menjelaskan, terkait mekanisme kompensasi dan perhitungannya sudah diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Terkait pembebasan tanah itu diatur oleh, Undang – undang nomor 12 dan peraturan Menteri ESDM. Jadi sudah jelas. Persoalannya hanyalah sosialisasi dan berapa sebenarnya nilai riilnya berdasarkan apressial itu sendiri. Karena sampai dengan saat ini, masyarakat terdampak tidak pernah menerima laporan dari tim apressial. Berapa sebenarnya besaran ganti rugi itu,” ungkapnya.

Dikatakan Rudi, karena tidak transparansinya mekanisme perhitungan ganti ruginya, akhirnya timbulah kegaduhan di masyarakat. Bahkan Rudi juga menduga dan mengindikasikan, dalam proses pembebasan tapak menara sutet titik 6 tersebut patut diduga koruptif dan banyak yang dimanipulasi datanya.

“Dalam proses pembebasan tanah tersebut para ahli waris tidak dilibatkan sama sekali. Padahal jelas dalam Undang – undang Pokok – Pokok Agraria pasal 19 ayat 1, bahwa hukum pertanahan (negara) kita itu menganut asas tensel negatif atau publikasi negatif, jadi meski PT. CEPR sudah punya HGB sekalipun,  belum tentu mutlak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” tegasnya.

Hal tersebut, menurut Rudi, karena dalam proses peralihan hak tersebut, masih perlu memperhatikan hak – hak masyarakat yang berkaitan dengan beralih fungsinya tanah tersebut. Oleh sebab itu, Rudi juga mengatakan HGB itu tidak bersifat mutlak sebelum diuji kebenarannya di badan peradilan.

“Salah satu upaya hukum yang kami lakukan ini adalah dengan mengajukan gugatan agar bisa diuji kebenarannya oleh Pengadilan Negeri Sumber. Apakah pembebasan tanah tersebut sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Rudi juga menyampaikan, terkait konsinyasi sebagai upaya singkat mengakhiri proses peradilan, ia mengharapkan adanya langkah – langkah awal dari pihak PT. CEPR yang menawarkan terlebih dahulu kepada masyarakat, apakah keberatan dengan nilai – nilai yang disampaikan atau tidak.

“Yang terjadi di masyarakat Kanci ini, bahwa masyarakat belum pernah menerima penawaran nilai besarannya, tetapi sudah langsung di titipkan ke pengadilan. Praktek – praktek seperti ini yang mungkin perlu diluruskan, sehingga tidak terjadi kerancuan di kemudian hari,” harapnya.

Rudi juga mengatakan, dalam waktu dekat tim kuasa hukum H. Kasrip dan masyarakat Kanci dampak pembangunan tapak menara sutet titik 6, akan berkirim surat ke Presiden RI, Menteri BUMN dan para instansi lembaga terkait, agar bisa ikut mengawasi persoalan tersebut dengan sungguh – sungguh.

“PT. CEPR dari pusat membalas surat yang kami layangkan dengan meminta bukti legalitas dan kuasa dari para klien kami. Maka dari itu kami akan segera kirimkan. Presiden RI pun akan kami surati berikut para menteri yang terkait agar bisa ikut mengawasi persoalan yang menimpa klien kami ini,” pungkasnya. (is)