Stafkan 7 Perangkatnya, Dewan Panggil Kuwu Kalimekar

Stafkan 7 Perangkatnya, Dewan Panggil Kuwu Kalimekar

284
0
BERBAGI
Anggota Komisi 1, Nurcholis dan Hasan Basori memimpin audensi LSM BARET dan kuwu Kalimekar bersama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon perihal 7 Perangkat desa yang distafkan.

CIREBON (rq) – Persoalan 7 perangkat desa Kalimekar yang distafkan terus berlanjut. Kali ini Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon memanggil kuwu Kalimekar, Eka Baghiono dan para pihak yang terkait untuk membahas persoalan tersebut.

Dalam audensi yang dilaksanakan di ruang Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (11/9/2020), Anggota Komisi 1 Nurcholis dan Hasan Basori mengawali dengan mendengarkan keterangan kuwu Kalimekar, ihwal munculnya peralihan jabatan 7 perangkat desa Kalimekar menjadi staf, yang kemudian berujung pada penolakan.

Dihadapan Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, kuwu Kalimekar Eka Baghiono mengungkapkan, alasannya menstafkan 7 perangkat desanya tersebut, karena dianggap sudah tidak cakap lagi dalam bekerja. Atas dasar itulah 7 perangkat desanya ia rotasi menjadi staf perangkat desa, yang salah satunya adalah Sekretaris Desa Kalimekar.

“Masih banyak tugas yang dikerjakan tanpa harus saya suruh. Kehadiran mereka juga tidak full. Kedisiplinan juga kurang. Lamun jare wong cerbon mah, sekarep dewek. Atas dasar itulah mereka dialihkan tugasnya. Padahal waktu audensi di Kantor Kecamatan Gebang, sudah saya jelaskan tapi masih tidak paham,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris Desa Kalimekar Ahmad Tabrani, yang juga distafkan oleh kuwu Kalimekar mengungkapkan, sejak kuwu Eka menjabat, kehadirannya sebagai perangkat desa Kalimekar memang sudah tidak di inginkan lagi oleh kuwu yang baru itu. Ia menganggap keputusan kuwu menstafkan 7 perangkat desa Kalimekar adalah kepentingan politik.

“Saya pernah datang ke desa atas nama masyarakat, tapi justru diusir oleh pendukung kuwu. Saya distafkan itu April 2020. Hak bengkok teman-teman perangkat yang lain pada Februari sudah dijual. Sementara hak bengkok milik saya belum sempat dijual dan keduluan distafkan oleh kuwu. Hak bengkok sudah tidak dapat, siltap juga digilir,” ungkapnya.

Sedangkan Camat Gebang, Adang Kurnida mengatakan, pihaknya sudah mengarahkan secara hukum jika ada ketidakpuasan.
Menurutnya, perangkat desa bisa diherhentikan, atas dasar keinginan sendiri, meninggal dunia dan pelanggaran berat lainnya.

“Fungsi Camat hanya sebatas memfasilitasi, membina. Jika memang masih bisa diperbaiki, ada proses mekanisme yang mengatur. Karena 7 perangkat yang distafkan tersebut, masih berstatus perangkat desa. Karena belum ada proses pemberhentian dari kuwu Kalimekar,” paparnya.

Advertorial

Sementara Perwakilan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon, Iis Iskandar mengungkapkan, dalam rotasi jabatan yang dimaksud adalah jabatan struktural, bukan staf. Menurutnya, berkenaan dengan pasal 17 Perbup 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, distafkan artinya diberhentikan dalam jabatan.

“Yang distafkan masih sebagai perangkat desa. Tidak ada SK perangkat desa yang satu tahun, SK tersebut berlaku selama 60 tahun. Kecuali tenaga pendukung, pertimbangannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Jadi SK perangkat desa masih berlaku selama belum diberhentikan dari jabatan,” jelasnya.

Iis menambahkan, kuwu boleh mengangkat perangkat desa dan wajib memperhatikan hak dan kewajibannnya. Menurutnya, perangkat desa mempunyai hak dan larangan yang sama selama aktif menjabat sebagai perangkat desa yang sah.

“Hak perangkat desa adalah siltap, tambahan penghasilan bengkok, hak BPJS Kesehatan Hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan cuti. Itu berlaku selama yang bersangkutan aktif menjabat seabagai perangkat desa,” ungkapnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman menambahkan, persoalan perangkat desa Kalimekar harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa Kalimekar.

“Egosentris persoalan politik masa lalu, semestinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan jadikan masyarakat sebagai korban atas kepentingan segelintir pihak yang menginginkan jabatan tertentu karena perbedaan pilihan politik,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

four × 1 =