Soal Winong, GMBI Minta Inspektorat Profesional

Soal Winong, GMBI Minta Inspektorat Profesional

2133
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Permasalahan kuwu (kepala desa, red)  Winong kecamatan Gempol, yang dilaporkan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, terus mendapat perhatian dan pengawalan dari masyarakat.

Bahkan, hingga saat ini proses hukum atas pelaporan kasus tersebut, masih berjalan dan melibatkan Inspektorat sebagai pegawasan internal pemerintah, untuk menghitung jumlah kerugian negara yang timbul, atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sekretaris GMBI Distrik Kabupaten Cirebon, Heri Suhardi mengatakan,  Kamis 26 Januri 2018 pihak GMBI mengadakan audensi dengan  Inspektorat kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah untuk mempertanyakan sejauh mana Inspektorat menindaklanjuti permasalahan dugaan korupsi yang diduga dilakukan kuwu Winong tersebut.

“Inspektorat itu adalah aparat pengawas internal pemerintah. Tugasnya mengawasi segala pekerjaan pemerintah. Baik dalam hal kualitas pekerjaannya maupun anggarannya. Inspektorat punya kewenangan untuk memeriksa anggaran yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya atau belum,” kata Heri.

Dikatakan Heri, sesuai dengan tupoksinya, Inspektorat harus bekerja secara profesional, karena kewenangannya berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penggunaan anggaran yang dilaksanakan, harus mendapat pengawasan ketat, agar tidak ada celah korupsi dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.

“Anggaran pekerjaan pemerintah itu bersumber dari pajak yang disetorkan rakyat. Artinya uang yang digunakan pemerintah adalah uang rakyat. Inspektorat sebagai pengawas harus awasi itu. Penggunaannya harus jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tegas Heri.

Ditambahkannya, hasil audensi dengan Inspektorat menghasilkan beberapa poin diantaranya, hasil penghitungan terakhir kerugian negara di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon oleh Inspektorat pada tanggal 26 Januari 2018 dan paling lambat hasil tersebut akan diserahkan ke Polres Cirebon pada tanggal 8 Februari 2018.

“Sesuai dengan hasil audensi, kita tunggu keseriusan Inspektorat menyikapi masalah desa Winong ini. Prinsipnya kami menghargai kinerja Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Kami berharap permasalahan ini bisa segera dipersidangkan,” terang Heri.

Sementara itu, Karnen masyarakat desa Winong kecamatan Gempol, yang ikut mengawal kasus tersebut, meminta kepada aparatur hukum dan Inspektorat kabupaten Cirebon, untuk segera menuntaskan masalah dugaan korupsi di desa Winong tersebut, karena sudah sangat meresahkan.

“Dari beberapa permasalahan desa Winong yang dilaporkan, salah satunya itu soal bumdes yang diduga anggarannya tidak dilaksanakan oleh kuwu. Dananya itu 30 juta tapi pelaksanaannya tidak ada,” ungkap Karnen.

Dijelaskannya, permasalahan dugaan korupsi itu sudah dilaporkan masyarakat sejak Mei 2017. Tapi sampai saat ini permasalahan itu belum juga tuntas. Padahal bukti – bukti dugaan korupsi tersebut sudah disampaikan oleh masyarakat.

“Banyak pertanyaan masyarakat desa Winong terkait pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2016 yang belum terjawab, baik ke aparat penegak hukum ataupun ke Inspektorat, kami meminta kasus tersebut diusut tuntas, karena sudah merugikan masyarakat desa Winong,” jelasnya.

Karnen mengungkapkan, kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan kuwu Winong tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Resort Cirebon kabupaten sekitar bulan Mei 2017. Setelah ada laporan tersebut, kemudian ada pengembalian uang yang diduga kerugian negara ke pihak Inspektorat Kabupaten Cirebon, yang dilakukan kuwu Winong pada 21 Desember 2017.

“Kami merasa ada keanehan dalam kasus tersebut. Kuwu itu dilaporkan Mei 2017, kok pengembalian dugaan kerugian negaranya Desember 2017. Ada apa sebenarnya, kami menduga kuwu telah membuat laporan palsu ke Inspektorat. Kalau memang ada kerugian seharusnya dari awal pengembaliannya, bukan setelah ada laporan baru dikembalikan,” ungkap Karnen.

Dijelaskan Karnen, sikap kuwu kepada masyarakat dianggap arogan dan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Winong dianggap sewenang – wenang dan tidak transparan.

“Semua informasi soal anggaran desa sangat tertutup. Tidak ada transparasi. Sikap kuwu juga dengan masyarakat tidak harmonis. Dana desa 2017 saja tidak disampaikan ke publik. Padahal desa lain menyampaikan anggarannya melalui spanduk dan dipampang di depan desa. BPD desa winong juga diduga mandul,” ungkapnya.

Karnen berharap, sesuai dengan hasil audensi antara Inspektorat dengan GMBI, dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan kuwu Winong segera terungkap. Hukum harus ditegakkan. Inspektorat juga harus bekerja profesional untuk membela kepentingan rakyat.

“Kami menunggu sampai awal bulan Februari mendatang. Jika masih tidak ada kejelasan atas kasus tersebut, kami masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa dan meminta Inspektorat untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, khususnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kuwu Winong kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Sementara itu, sampai berita ini dipublikasikan, pihak Inspektorat kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. (Isno)

LEAVE A REPLY

5 × 1 =