Soal Dugaan Pungli Di SDN 3 Karangwangi, Komisi IV Bakal Klarifikasi Ke...

Soal Dugaan Pungli Di SDN 3 Karangwangi, Komisi IV Bakal Klarifikasi Ke Disdik

3631
0
BERBAGI
Yoga Setiawan SE, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI Perjuangan dari partai Hanura.

CIREBON (rq) – Terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) kenaikan kelas di SDN 3 Karangwangi Kecamatan Karangwareng, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI Perjuangan Yoga Setiawan, bakal melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon.

Kepada Republiqu.com, Yoga mengungkapkan, dengan adanya pemberitaan tersebut ia belum menerima informasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Rencananya pada Senin besok, komisi IV akan mendatangi Dinas Pendidikan untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

“Sampai berita ini turun dari Komisi IV belum menerima informasi resmi dari Disdik. Nanti kita akan coba bertanya pada Dinas Pendidikan terkait dengan temuan ini. Nanti kalau misalkan memang benar terjadi, kita akan panggil pihak sekolahannya untuk bisa mengklarifikasi,” jelasnya, Jumat (18/6/2021).

Selain itu, Yoga juga menghimbau kepada seluruh orang tua siswa yang dipungut sejumlah uang oleh pihak sekolah SDN 3 Karangwangi, untuk melaporkan kepada Komisi IV agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Saya menghimbau kepada orang tua yang dimintai uang oleh pihak sekolah untuk melapor kepada Komisi IV. Tak terkecuali yang memiliki kwitansi pembayaran untuk bersuara. Jadi intinya keterbukaan dari masing – masing pihak agar persoalan tersebut tidak kembali terulang,” tegasnya.

Yoga juga menjelaskan, saat ini Komisi IV tengah melakukan kunjungan kerja di Jakarta, rencananya nanti hari Senin pihaknya akan mendatangi Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi kebenaran pemberitaan tersebut.

“Intinya apapun bentuknya Pungli itu jelas dilarang. Kami Komisi IV menghimbau kepada semua orang tua siswa untuk ikut berperan aktif dalam pemberantasan pungutan liar di sekolah – sekolah untuk membantu pemerintah, sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep. 15 –Insp/2017 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (is)

- Advertisement -