Sikapi Perizinan, 5000 Massa Gabungan LSM Ormas Bakal Duduki Kantor Bupati Cirebon

Sikapi Perizinan, 5000 Massa Gabungan LSM Ormas Bakal Duduki Kantor Bupati Cirebon

921
0
BERBAGI
Para Ketua LSM yang tergabung dalam FORKOPIMMAS Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Ribuan massa gabungan LSM Ormas Kabupaten Cirebon, berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Cirebon. Aksi tersebut terkait persoalan PT. Taekwang yang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan informasi yang diterima Republiqu, massa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM dan Ormas (FORKOPIMMAS) Kabupaten Cirebon akan mengerahkan 5.000 massa yang terdiri dari beberapa LSM dan Ormas diantaranya :

  1. DPP KOMPAK Kabupaten Cirebon,
  2. DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya,
  3. DPC PENJARA Indonesia Kabupaten Cirebon,
  4. DPC GIBAS Kabupaten Cirebon,
  5. DPC GRIB Kabupaten Cirebon,
  6. DPC Laskar Merah Putih Kabupaten Cirebon,
  7. DPC CIB Kabupaten Cirebon, dan
  8. DPP AMPAR Kabupaten Corebon.

Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya Maman Kurtubi mengatakan, massa gabungan FORKOPIMMAS akan menggelar aksi untuk mempertanyakan fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Advertorial

“Dalam peraturan itu diatur soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tapi pada kenyataannya, perizinan PT. Taekwang Indonesia, yang berada di desa Pebedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon diduga tidak memiliki itu,” jelasnya di Sekretariat Operasional GMBI KSM Weru, Kamis (22/10/2020).

Menurut Maman, aksi yang rencananya akan dilakukan pada Senin (26/10/20), menuntut kepada Bupati Cirebon H. Imron, agar segera menindak tegas kepada manajemen PT. Taekwang Indonesia untuk segera menghentikan aktifitasnya sebelum semua perizinannya lengkap.

“Aksi ini di ikuti kurang lebih 5.000 orang dari masing – masing LSM dan Ormas di wilayah Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam FORKOPIMMAS. Rencananya, aksi akan dilakukan di depan Kantor Bupati Cirebon dengan titik kumpul di GOR Ranggajati Sumber sekitar pukul 10.00 WIB,” lanjutnya.

Maman meminta kepada Bupati Cirebon untuk dapat menghadirkan seluruh tim teknis terkait perizinan di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, masyarakat butuh transparasi dan kejelasan hukum terkait peraturan tersebut agar terciptanya iklim investasi yang sehat di Kabupaten Cirebon.

“Sesuai Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung pasal 12 berbunyi : Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Sementara pasal 11 mengatakan : Pemohon izin dilarang melakukan atau memulai pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau menghapus bangunan gedung sebelum surat izin diterbitkan dan diterima pemohon,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelanggaran izin yang dilakukan perusahaan tentunya akan berdampak pada kerugiaan negara yang terserap melalui Pendapatan Asli Daerah. Bukan hanya itu, tanpa perizinan yang sesuai juga akan mempengaruhi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup serta dapat merugikan hajat hidup orang banyak.

“Sudah sewajarnya Bupati Cirebon bertindak tegas, menginstruksikan supaya seluruh kegiatan PT. Taekwang dihentikan. Karena kami menduga, perusahaan itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika tidak di stop, maka kami FORKOPIMMAS akan terus melakukan aksi,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

twenty − fifteen =