Sidang Gugatan Sunjaya Molor, Para Tergugat Tidak Hadir

Sidang Gugatan Sunjaya Molor, Para Tergugat Tidak Hadir

592
0
BERBAGI
Suasana persidangan gugatan perbuatan melawan hukum antara penggugat H. Hamzah Haririe melawan tergugat I, H. Sunjaya Purwadisastra dan tergugat II KPU Kabupaten Cirebon, Rabu (19/12/2018).

CIREBON (R) – Sidang Gugatan H. Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Cirebon non aktif dan KPU Kabupaten Cirebon, melawan H. Hamzah Haririe selaku penggugat, kembali di gelar oleh PN Sumber, Rabu sore (19/12/2018).

Namun agenda sidang yang dijadwalkan Rabu pagi itu, molor sampai dengan pukul 15.00 WIB. Akibatnya, entah karena terlalu lelah atau ada kesibukan lain, para tergugat yakni tergugat I dan tergugat II, beserta para kuasa hukumnya, tidak ada yang hadir dalam persidangan tersebut.

Dari pantauan Republiqu di ruang tunggu persidangan, sempat terlihat kehadiran Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli dan komisionernya Sopidi. Namun saat sidang mulai digelar, keduanya sudah tidak ada diruang tunggu persidangan. Bahkan petugas PN Sumber, sempat memanggil beberapa kali para tergugat, namun tidak ada yang memasuki ruang persidangan.

Sesaat setelah sidang dimulai, Hakim Ketua persidangan Setia Sri Mariana SH di ruang sidang Kartika, menjelaskan perihal proses beracara sidang gugatan tersebut. Dalam penyampaiannya kepada penggugat dan para hadirin, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat, harus dihadiri oleh para tergugat. Baik tergugat I, tergugat II maupun para prinsipalnya.

Karena sampai dengan waktu yang ditentukan, tidak ada satupun para tergugat yang hadir, akhirnya sidang ditutup dan kembali ditunda. Persidangan diagendakan akan dilaksanakan kembali pada 27 Desember 2018. Dengan agenda masih pemeriksaan saksi dari penggugat.

Usai persidangan, H. Hamzah Haririe selaku penggugat, menyesalkan kembali ditundanya persidangan. Menurutnya, sidang yang molor tersebut diduga karena miss komunikasi antara pihak PN Sumber dan juga para pihak yang berperkara.

“Seharusnya pada agenda kali ini, sudah dilakukan pemeriksaan saksi – saksi. Kami tentu berharap kedepan, tidak ada lagi penundaan. Agar perkara gugatan perbuatan melawan hukum, yang diduga sengaja dilakukan H. Sunjaya Purwadisastra dan juga KPU Kabupaten Cirebon, bisa segera diputus oleh majelis hakim PN Sumber,” ungkapnya.

H. Hamzah Haririe juga kembali menjelaskan perihal pengajuan perkara gugatan tersebut ke PN Sumber. Sidang gugatan yang diajukannya adalah salah satu bentuk mencari keadilan dalam proses pemilukada kemarin. Menurutnya pemilih itu berikan hak – hak pengaduan dan pelaporan di Bawaslu. Namun berhubung ada celah perbuatan melawan hukum yang bisa diajukan ke pengadilan, maka gugatan tersebut diajukan ke PN Sumber dalam bentuk gugatan perdata.

“Intinya kami hanya mencari keadilan. Yang ingin kami ungkap adalah soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Baik tergugat I H. Sunjaya Purwadisastra, maupun tergugat II KPU Kabupaten Cirebon. Ini semua demi kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Diungkapkannya, sejak perkara tersebut bergulir di PN Sumber, banyak pihak – pihak yang mencoba membantu menyelesaikan perkara gugatan tersebut. Namun menurutnya, prosesnya tidaklah semudah dan segampang yang dibayangkan. Semuanya ada mekanisme yang mengatur.

“Gugatan ini bukan soal kepentingan saya. Tapi soal kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi kita serahkan semuanya dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumber,” paparnya.

H. Hamzah Haririe juga menjelaskan sedikit perihal dampak dari proses peradilan perkara gugatan tersebut. Khususnya terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon kedepan. Menurutnya, jika proses peradilan gugatan tersebut terus berlarut, dan sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan, belum mendapat putusan pengadilan, dikhawatirkan akan berdampak pada proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Itu adalah bentuk konsekuensi. Artinya kami sudah melihat secara umum, proses penyelenggaraan (pemilukada) ini, dianggap terburuk. Baik penyelenggaranya maupun pesertanya. Kalau memang mereka harus mematuhi, kenapa harus ada gugatan 36. Nomor 36 itu, bentuk ketidakpatuhan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh KPU. Dimana ada gugatan pertama tidak dipatuhi. Sehingga saya melakukan gugatan yang kedua, khusus kepada KPU” jelasnya.

Artinya, lanjut H. Hamzah Haririe, bahwa disitu ada bentuk perlawanan atau pelanggaran. Perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh KPU. Menurutnya, kalau seandainya kebijakan itu diambil oleh pemerintah ditingkat Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat, Gubernur maupun Mendagri, lihat saja apakah mereka menghargai proses hukum, atau tidak.

“Kalau dewasa, berfikir demokratis. Berfikir menghargai hukum, patuh terhadap hukum, kita harus patuhi semua. Konsekuensinya terserah. Tapi bukan berarti tidak ada bupati atau wakil bupati, pemerintahan tidak berjalan. Karena semuanya diatur oleh aturan yang ada. Misalkan Plt, Pjs atau Bupati definitif. Nanti akan ada bupati definitif. Coba saja nanti lihat. Itu yang mesti dipahami. Ini adalah konsekuensi bagi mereka yang melakukan pelanggaran proses pilkada,” pungkasnya.

Sementara itu, Humas PN Sumber Kabupaten Cirebon Rustam Parluhutan, ketika diklarifikasi, membenarkan proses persidangan ditunda. Sidang di agendakan kembali pada tanggal 27 Desember 2017.

“Tadi dalam sidang hakim ketua ngomong gimana. Sidang di tunda dan di agendakan sidang kembali tanggal 27 Desember, minggu depan,” tukasnya. (is/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

three × 1 =