Rutilahu Wanasaba Kidul Disoal, Camat Talun Mengaku Tidak Terlibat

Rutilahu Wanasaba Kidul Disoal, Camat Talun Mengaku Tidak Terlibat

572
0
BERBAGI
Kantor Kecamatan Talun yang rencananya akan dijadikan tempat audensi terkait dugaan "permainan" bantuan rutilahu oleh LSM BARET DPW kabupaten Cirebon, yang diagendakan pada Kamis (20/2/20).

CIREBON (R) – Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun, disoal oleh LSM BARET DPW Kabupaten Cirebon. Persoalan tersebut mencuat ke permukaan lantaran diduga ada “permainan” yang diduga dilakukan panitia pelaksana pembangunan rutilahu desa Wanasaba Kidul.

Camat Talun, Tasidi ketika dikonfirmasi media Republiqu perihal persoalan tersebut mengaku, pihak Kecamatan tidak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rutilahu tersebut. Ia mengatakan pihak Kecamatan hanya diminta pengesahan oleh pemerintah desa, hanya pada awal pengajuan bantuannya saja.

“Pada saat pengajuan bantuan kami hanya diminta pengesahan. Selepas itu, saya gak tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Waktu bantuan turun, kita ya tidak tahu. Pelaksaan pembangunannya juga, kami kecamatan tidak dilibatkan sama sekali mas. Jadi klo minta audensinya ke kami, ya salah alamat. Karena kami tidak tahu menahu soal proses pelaksanaan bantuan rutilahu itu,” terangnya, Selasa (18/2/2020).

Terkait rencana audensi yang diajukan oleh LSM BARET, pihaknya belum bisa memastikan akan difasilitasi atau tidak oleh pemerintah Kecamatan Talun. Namun dikatakannya ia akan terus berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka menjaga kondusifitas dan pelayanan masyarakat agar tidak terganggu.

“Bantuan rutilahu itu kan turunnya bukan di Kecamatan mas. Tapi giliran ada masalah begini, kok kecamatan yang diminta audensi. Anggarannya kan yang mengelola Dinas Kimrum (DPKPP) Kabupaten, langsung ke panitia pembangunan. Jadi kecamatan tidak mengetahui proses pelaksanaannya seperti apa,” paparnya.

Terkait alur pelaksanaan bantuan tersebut, Tasidi mengungkapkan, anggaran bantuan rutilahu itu berasal dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Dikatakannya, bantuan itu diberikan kepada masyarakat penerima bantuan, sebesar 17,5 juta per rumah. Namun terkait detail pelaksanaannya, ia menyarankan untuk menanyakan ke dinas terkait yang menangani bantuan tersebut.

“Informasi yang saya tau, anggaran itu tidak dikelola oleh LPM yang juga sebagai panitia pembangunan. Mereka cuma sebatas mendata dan mengawasi proses pembangunannya saja. Terkait uang atau pun barang, itu dinas Kimrum (DPKPP) yang mengelola. Jadi panitia itu tidak memegang uang apapun mas,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Ekonomi Tertinggal (LSM BARET) Kabupaten Cirebon, menduga adanya pemotongan bantuan rutilahu di desa Wanasaba Kidul tahun 2019.

Sebanyak 78 rumah masyarakat di desa Wanasaba Kidul tersebut, mendapat bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 17,5 juta rupiah per rumah. Namun dari jumlah tersebut, LSM BARET menduga ada permainan terselubung terkait pengelolaan dana bantuan tersebut.

Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori mengatakan, bantuan rutilahu yang diterima masyarakat tersebut, dikelola secara langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Wanasaba Kidul. Namun dalam pelaksanaannya, ia menduga panitia pembangunan tidak transparan perihal pembelanjaan material pembangunannya.

“Dugaan kami mengarah pada penyalahgunaan wewenang berupa penyunatan bantuan dan atau melalui mark up harga bahan material bangunan. Dugaan itu menurutnya karena panitia tidak memberikan kwitansi dan nota pembelian kepada masyarakat penerima bantuan rutilahu,” terangnya.

Ia menjelaskan, bantuan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 itu berbentuk uang sejumlah 17,5 juta rupiah per rumah. Namun berdasarkan hasil investigasi, menurutnya ada pemotongan sebesar 1 juta rupiah oleh panitia. Sehingga masyarakat hanya menerima bantuan sebesar 16,5 juta rupiah per rumah.

“Bantuan dari Provinsi itu bentuknya uang, turun ke penerima bantuan bentuknya lain, berubah jadi barang atau bahan material. Itu pun jumlah yang dibelanjakan sebesar 16,5 juta dari anggaran bantuan sebesar 17,5, juta rupiah per rumah. Berarti ada potongan 1 juta rupiah. Katanya itu buat ongkos tukang 700 ribu dan biaya administrasi LPM sebesar 300 ribu. Yang saya tanyakan dasarnya apa,” terangnya. (is)

LEAVE A REPLY

five + nine =