Ruangan Isolasi Mandiri Pemdes Karangmekar dilengkapi TV dan Sofa

Ruangan Isolasi Mandiri Pemdes Karangmekar dilengkapi TV dan Sofa

800
0
BERBAGI
Minitoring ruangan isolasi mandiri di desa Karangmekar Cirebon.

CIREBON (rq) – Dalam rangka penanggulangan penyebaran wabah Covid-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengintruksikan kepada seluruh pemerintah desa untuk menyiapkan ruang isolasi mandiri.

“Setiap Pemerintah Desa diwajibkan memiliki posko PPKM mikro dengan menyediakan sarana prasarana pendukungnya, salah satunya ruang isolasi mandiri,” ujar Kuwu Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, Rusmanto usai menerima kunjungan kerja tim monitoring Satgas Covid-19 dari Polresta Cirebon, Rabu (24/3)

Rusmanto mengatakan sesuai petunjuk dari Kemedes, pihaknya mengalokasikan anggaran 8 persen dari Dana Desa (DD) untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Saat ini kami baru memiliki satu ruangan isolasi mandiri dengan fasilitas satu tempat tidur yang dilengkapi AC, TV dan satu set kursi sofa,” kata Kuwu Karangmekar tersebut.

Rusmanto mengklaim untuk sementara ini pihaknya baru memiliki satu ruang isolasi mandiri dan direncanakan untuk menambah ruangan menjadi 2 ruang isolasi mandiri.

“Hasil monitoring tadi dari tim Polresta Cirebon, ruang isolasi mandiri yang kami sediakan sangat bagus dan benar-benar nyaman,“ klaim Rusmanto.

Sementara itu, Kanit Binpolmas Polresta Cirebon, AKP Abdullah mengatakan pihaknya melakukan supervisi dengan mengecek kesiapan fasilitas sarana dan prasarana pendukung posko PPKM sekala mikro di desa-desa.

“Kami harus memastikan kesiapan ruang isolasi mandiri dan sarana pendukung lainnya di setiap posko PPKM mikro tingkat desa,“ katanya

Abdullah mengaku pihaknya juga harus memastikan kesiapan dari Satgas gabungan TNI/Polri dan instansi lainnya yaitu Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga harus ada dari tenaga kesehatan seperti bidan desa.

Selain itu, Ia berharap para tokoh masyarakat di desa ikut berperan serta secara aktif dalam mendukung pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat desa dengan mematuhi 5M.

“Kami minta masyarakat tidak hanya mematuhi 3M saja, tapi juga 2M yang lainnya yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,“ pungkas Abdullah. (on)