Pindah Tugas, Kajari : Kasus PDAM Tirta Jati Dipastikan Terus Berjalan

Pindah Tugas, Kajari : Kasus PDAM Tirta Jati Dipastikan Terus Berjalan

250
0
BERBAGI
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Tommy Kristanso, SH., M.Hum menggelar Konfrensi Pers terakhir sebelum pindah tugas ke Kejaksaan Agung RI.

CIREBON (rq) – Kasus dugaan kebocoran PAD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati, yang saat itu, Senin (27/7/2020) dilaporkan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Abraham Mohammad ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, masih terus bergulir.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,  Tommy Kristanto, SH., M.Hum, saat Konfrensi Pers terakhirnya memastikan, kasus dugaan kebocoran PAD PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon tersebut, masih berjalan dan terus dilakukan penelaahan oleh tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Terkait PDAM memang betul sudah ada laporan masuk. Seperti yang saya katakan, kita punya SOP. Semua masyarakat berhak untuk membuat pengaduan, mengajukan laporan. Dari laporan yang masuk kita telaah, kemudian ditindaklanjuti dengan bukti-bukti,” jelasnya dalam Konfrensi Pers terakhirnya itu, Senin (24/8/2020).

Kajari Tommy Kristanto juga mengatakan, setelah melakukan penelaahan, dilanjutkan dengan kesimpulan, apakah laporan atau pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi, baik itu penyelidikan ataupun penyidikan. Itu semua menurutnya, adalah hasil dari analisa dan kajian tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Kita sedang pelajari. Sedang kita coba sandingkan aturan – aturan yang memang meliputi kasus itu. Kita harus objectif, tidak boleh sebelah pihak. Apakah memang benar tidak pernah untung. Atau memang tidak bisa mengelola pendapatan sehingga terjadi kebocoran. Inilah yang sedang kita dalami,” paparnya.

Dikatakan Kajari, mungkin tidak terlalu lama lagi hasil telaah itu bisa diputuskan, dimanakah letak kebocorannya, sehingga tim bisa meneruskan ke proses selanjutnya. PDAM sebagai Perusahaan Daerah, menurutnya, harus mendapatkan keuntungan bahkan itu sangat dianjurkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

“Jika memang tidak ada keuntungan, harus jelas pengelolaan keuangannya kemana saja. Perusahaan kan punya manejemen. Pasti ada data-datanya. Kita akan telusuri itu. Saham terbesarnya itu kan punya pemerintah daerah. Jadi uang yang dikelolanya pun adalah uang negara, jadi harus jelas pertanggungjawabannya,” pungkas Kajari. (is/ta)

LEAVE A REPLY

eighteen − six =