Pembangunan Pabrik Di Blok Siglaga Desa Buntet Diduga Langgar Aturan

Pembangunan Pabrik Di Blok Siglaga Desa Buntet Diduga Langgar Aturan

909
0
BERBAGI
Ilustrasi : Arsitektur perencanaan bangunan

CIREBON (rq) – Pembangunan pabrik PT. DWI GASINDO ABADI yang berlokasi di blok Siglaga Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon diduga melanggar aturan.

Berdasar informasi yang berhasil dihimpun media Republiqu, aktifitas pembangunan pabrik tersebut diduga belum mengantongi dokumen perizinan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pelayanan Perijinan, setiap orang pribadi atau badan hukum wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung menerangkan bahwa, “Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan, membongkar memperbaharui mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas atau menghapuskan bangunan gedung, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.”

Selanjutnya tertulis juga pada Pasal 11 peraturan yang sama bahwa, “Pemohon izin dilarang melakukan atau memulai pelaksaan pekerjaan mendirikan atau menghapus bangunan gedung sebelum surat izin diterbitkan dan diterima oleh pemohon.

Sementara pada BAB XIII tentang Ketentuan Pidana pasal 106 ayat (1) menjelaskan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9, pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13, pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 23, pasal 25, pasal 26 ayat (1), pasal 28, pasal 29, pasal 34, pasal 35, pasal 37 ayat (1), pasal 38, pasal 39, pasal 41, pasal 44 ayat (3), pasal 51 ayat (1), pasal 73 ayat (3), pasal 74 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), pasal 77 ayat (2), pasal 78 ayat (2), pasal 83 ayat (1), pasal 84 ayat (5), pasal 86 ayat (1), pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), pasal 94 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Beredar juga info dari masyarakat bahwa sejumlah petugas dari Satpol PP sering terlihat melalukan pengawasan di lokasi pembangunan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, perihal tindakan yang akan dilakukan oleh institusi penegak peraturan itu.***

- Advertisement -