GMBI Desak Satpol PP Tindak Tegas Minimarket Bodong

GMBI Desak Satpol PP Tindak Tegas Minimarket Bodong

842
0
BERBAGI
Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, H. Ade Setiadi menyampaikan sambutan kepada Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi beserta para anggotanya.

CIREBON (R) – Puluhan anggota LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, menggelar audensi dengan Satpol PP, juga dinas terkait, perihal minimarket yang perizinannya diduga bodong. Acara tersebut bertempat di aula kantor Satpol PP, Senin (28/1/2019).

Kasatpol PP, H. Ade Setiadi, sempat membuka acara sebelum meninggalkan ruangan karena kesibukan lainnya. Ia mengatakan dalam sambutannya, Satpol PP siap menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan peraturan yang sudah diamanatkan, salah satunya adalah menegakkan peraturan daerah.

“Dalam peraturannya sudah jelas. Penegakan perda adalah salah satu tugas kami. Menerima LSM GMBI untuk beraudensi dan berdiskusi, juga tugas kami sebagai pelayan rakyat. Sementara soal pengawasan yang ada di lapangan, khususnya soal penegakan Perda, ada mekanisme yang mengaturnya. Yang jelas, kami berpegang pada aturan. Termasuk juga dinas – dinas terkait yang hadir disini,” ucapnya dihadapan para audien yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir beberapa perwakilan dinas teknis dan dinas terkait Pemkab Cirebon, diantaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) dan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Mengawali sesi diskusi tersebut, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi menyampaikan, hasil investigasi GMBI di lapangan, GMBI banyak menemukan pasar modern atau minimarket yang perizinannya bodong alias tidak berizin. Tidak hanya itu, sebagian minimarket yang berizin pun, ternyata perizinannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

“Kami meminta penjelasan kepada dinas teknis tentang aturan perizinannya. Mari kita bedah Perdanya. Setahu kami dasar dan payung hukum sebuah toko modern adalah Perda Nomor 7 Tahun 2014. Tapi sebagian minimarket yang berizin, hanya memiliki SIUP, namun tidak memiliki IUTM. Apakah secara aturan, itu dilegalkan atau tidak. Sesuaikah dengan Perda yang menjadi landasan payung hukumnya,” ujar Maman.

Dijelaskannya, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 22 Ayat 1 berbunyi, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin. Lebih lanjut soal jenis izin yang diatur, tertuang dalam Pasal 22 Ayat 2 Perda Nomor 7 Tahun 2014.

“Artinya, sudah jelas. Perda mengatur dengan tegas, toko modern harus memiliki izin seperti yang di isyaratkan oleh Pasal 22 Ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2014. Oleh sebab itu kami meminta dengan hormat kepada Satpol PP, tutup semua toko modern yang tidak berizin. Karena itu merugikan daerah Kabupaten Cirebon,” tegas Maman.

Selain itu, Maman juga melaporkan salah satu Minimarket Yomart, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Palimanan. Izin Minimarket Yomart tersebut, diduga tidak sesuai dengan yang di syaratkan oleh Perda Nomor 7 Tahun 2014, yaitu tidak memiliki IUTM dan hanya memiliki SIUP.

“Peraturan Daerah, jelas mengatur tentang Perizinannya. Seharusnya peraturan itu sudah diterapkan sejak peraturan itu dikeluarkan dan ditetapkan. Tapi pada kenyataannya, masih banyak toko modern yang Izinnya hanya SIUP saja. Sementara IUTM yang di diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014, tidak berfungsi. Jadi Perda itu dibuat untuk apa dan untuk siapa,” tegas Maman.

Menanggapi pernyataan Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iwan Suroso mengaku dirinya siap bertindak tegas bila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun ia mengaku tidak bisa gegabah selama belum ada bukti yang kuat, baik dari dinas teknis maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan itu.

“Kami bekerja sesuai peraturan. Jika terbukti bersalah dan melanggar, kami akan tindak tegas. Jika memang harus ditutup, kami akan tutup minimarket yang tidak berizin. Tapi, itu semua harus melalui proses penyelidikan dan pembuktian. Bila memang terbukti kami akan tindak tegas,” terangnya.

Perihal laporan GMBI mengenai Minimarket Yomart Palimanan yang diduga menyalahi Perda, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan dinas teknis mengenai persoalan itu. Dalam waktu dekat, pihak perusahaan akan dimintai keterangan oleh dinas teknis mengenai hal itu. Dirinya belum berani mengambil tindakan apapun, dikarenakan prosesnya masih berjalan.

“Kami menghargai proses yang sedang berjalan. Jika bicara aturan, kami pun tidak bisa semena – mena mengambil tindakan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua ada tahapan SOPnya, mulai dari pemanggilan, SP 1 sampai 3, baru kemudian keputusan, sanksinya juga tergantung dari jenis pelanggarannya,” ucap Iwan.

Ia berharap, permasalahan yang diadukan oleh LSM GMBI tersebut, menjadi perhatian bagi siapapun yang berniat membuka usaha toko modern di Kabupaten Cirebon. Sebelum membuka usaha, ia mengharapkan agar perizinannya diurus terlebih dahulu, juga mentaati prosesnya serta tunduk pada peraturan perUndang – Undangan yang berlaku.

“Ini adalah sebagai contoh. Kami juga berterimakasih kepada LSM GMBI yang sudah membantu tugas kami. Kedepan tentu saya berharap, muncul kesadaran bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan usahanya, agar tidak bermasalah dikemudian hari. Kalau izinnya lengkap, usaha juga pasti akan nyaman dan tenang,” pungkas Iwan. (Is/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

10 − four =