Mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ajukan Banding Administratif ke Kemenag RI

Mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ajukan Banding Administratif ke Kemenag RI

840
0
BERBAGI
Penyerahan berkas banding administratif Mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah kepada Kemenag RI.

JAKARTA (rq) – Dua orang mantan wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru – baru ini diberhentikan dari jabatannya oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA, melakukan upaya banding administratif ke Kementerian Agama (Kemenag) RI, selaku kementerian tempat di mana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bernaung.

Dua wakil rektor tersebut diantaranya yaitu Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A. dan Prof. Dr. Masri Mansoer, M.A mengajukan upaya banding administratif tersebut melalui kuasa Hukumnya Mujahid A Latief., S.H, M.H, yang mengaku telah mendatangi Kementerian Agama untuk menyerahkan “banding administratif” (upaya administratif) atas pemberhentian keduanya dari posisi sebagai Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Mujahid, upaya administratif ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan hukum yang diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 76 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“Kami sudah mendatangi Kementerian Agama untuk mengajukan banding adminitratif atas klien kami, yaitu Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A. dan Prof. Dr. Masri Mansoer, M.A, di mana kedua orang tersebut telah diberhentikan dari jabatannya selaku wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah,” jelas Mujahid melalui pesan surel pada hari Jumat, (12/3/2021).

Mujahid mengungkapkan, tindakan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah yang memberhentikan kliennya dari jabatannya tersebut, tidak jernih berdasarkan hukum, tetapi patut diduga dilandasi alasan politik, mengingat kliennya akan dijadikan saksi atas perkara dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh salah seorang guru besar UIN yang dilaporkan Sultan Rivandi koordinator UIN Watch kepada pihak kepolisian.

“Dalam surat keputusan pemberhentian kliennya (Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 168 Tahun 2021 Tertanggal 18 Februari 2021 dan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 Tahun 2021 Tertanggal 18 Februari 2021), disebutkan alasan pemberhentian keduanya yaitu, karena “tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan”. Setelah kami lacak dan baca secara seksama ternyata alasan itu tidak kami temukan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PMA 17/2014),” jelas Mujahid.

Menurut Mujahid pemberhentian kliennya oleh rektor UIN Syarif Hidayatullah sama sekali tidak memenuhi salah satu dari 9 sebab seseorang diberhentikan dari jabatannya yang tercantum dalam Pasal 34 PMA 17/2014, dimana pemberhentian seseorang dari jabatannya hanya bisa dilakukan apabila, telah berakhir masa jabatannya, pengunduran diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, melakukan tindakan tercela, sakit jasmani atau rohani terus menerus, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara, Kedelapan, cuti di luar tanggungan negara, meninggal dunia.

Mujahid menganggap keputusan pemberhentian keduanya merupakan tindakan sewenang-wenang (Onrechtmatige Overheidsdaad), dan sangat fatal serta merupakan tindakan yang melanggar hukum yang tidak boleh ditoleransi oleh Menteri Agama RI. Untuk itu Ia meminta kepada Menteri Agama untuk segera memberhentikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah dari jabatannya sekaligus mengembalikan (memulihkan) jabatan kliennya sebagai Wakil Rektor. Hal itu demi menyelamatkan citra UIN Syarif Hidayatullah selaku Universitas Islam terbesar di Indonesia.

“Apa yang dilakukan oleh Rektor UIN ini memberhentikan klien kami sama sekali tidak ada dasar hukumnya, dimana klien kami dianggap tidak bisa bekerjasama, padahal dalam dalam Pasal 34 PMA 17/2014, dimana disitu tercantum Sembilan kondisi orang bisa diberhentikan dari jabatannya, tidak ada satupun yang menyebutkan tidak bisa bekerja sama. Untuk itu, bisa dikatakan rektor UIN ini sewenang-wenang dan sangat fatal dalam keputusannya bahkan diduga ada indikasi pelanggaran hukum,” ujar Mujahid.

Menutup pernyataannya, Mujahid memberi tenggat waktu 10 hari ke depan, apabila Kementerian Agama tidak menjalankan wewenangnya, maka ia berjanji akan menempuh proses hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (pr)

Sumber : Mujahid A. Latif, SH., MH. selaku Tim Advokasi Anti Korupsi dan Otoritarianisme (TAKTIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Advertisement -