LSM BARET Polisikan Ketua DPRD dan Plt Ketua FKKC

LSM BARET Polisikan Ketua DPRD dan Plt Ketua FKKC

1136
0
BERBAGI
To'at selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (DPW LSM BARET) CIREBON RAYA.

CIREBON (rq) – Seperti kata pepatah, tak ada asap jika tak ada api. Begitulah perumpamaan yang menggambarkan situasi kegaduhan di gedung rakyat saat acara halal bi halal bersama ratusan kuwu dari berbagai desa di Kabupaten Cirebon.

Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori dalam suratnya nomor : 12/S.lap/LSM-BRT/DPW-CRB/VI/2020 menduga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi, bersama Plt Ketua FKKC, Rochmat Hidayat harus bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi dalam acara halal bihalal para kuwu bersama DPRD Kabupaten Cirebon pada Senin, 8 Juni 2020 lalu.

“Bahwa undangan halal bihalal dan diskusi pembangunan yang dikirimkan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, diduga tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Surat undangan tersebut diduga tidak resmi karena tidak menyertakan kop surat dari lembaga DPRD Kabupaten Cirebon. Tetapi hanya melalui Whatsapp. Bisa dikatakan surat undangan tersebut adalah undangan pribadi Luthfi, bukan resmi surat institusi,” tulisnya.

Lebih lanjut dalam isi surat tersebut, kedatangan para Kuwu (kepala desa) ke Kantor DPRD Kabupaten Cirebon juga diperkuat oleh pernyataan Plt Ketua FKKC Rochmat Hidayat, yang diduga bermuatan provokasi, atas salah satu perkataan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, terkait carut marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa.

“Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dinilai lalai dengan tidak melibatkan pengamanan dari Polresta Cirebon dalam acara halal bihalal tersebut. Padahal, sebelumnya sudah beredar luas akan ada gejolak massa dari para Kuwu di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.

Selanjutnya, bahwa agenda yang semula dijadwalkan halal bihalal dan Diskusi Pembangunan telah menyimpang dari maksud acara dan berubah menjadi ajang keberatan dan aksi demontrasi para Kuwu (kepala desa) atas pernyataan salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam acara Talkshow salah satu stasiun TV swasta di Cirebon kala itu.

“Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut yang menimbulkan kerumunan dan kericuhan, Ketua DPRD dan Plt Ketua FKKC patut diduga telah lalai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan Protokol Pandemi Covid-19,” urainya.

Sementara itu, Sekretaris LSM BARET Kabupaten Cirebon To’at, saat ditemui media Republiqu, Jumat (19/6/2020) membenarkan adanya pelaporan tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan LSM BARET adalah bentuk kritik sekaligus penegakkan Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Cirebon.

“Saya rasa apa yang dilakukan LSM BARET adalah sebuah kritik terhadap penegakkan peraturan di Kabupaten Cirebon. Jangan sampai penilaian masyarakat terhadap hukum benar, bahwa hukum adalah alat politik kekuasaan. Karena ketika yang melanggar adalah masyarakat biasa, cepat dilakukan penindakan. Sementara jika yang melakukan adalah para pejabat tinggi negara atau memiliki kekuasaan, terkesan dibiarkan,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

10 − 3 =