LSM BARET Pertanyakan Dugaan Gratifikasi Oknum Pemdes Kanci Kulon

LSM BARET Pertanyakan Dugaan Gratifikasi Oknum Pemdes Kanci Kulon

659
0
BERBAGI
Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori (tengah).

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (LSM BARET) Kabupaten Cirebon, mempertanyakan kompensasi jaringan SUTET dari PT. CEPR pada tahun 2019 lalu, yang diduga mengarah pada perbuatan gratifikasi oleh oknum pemerintah desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori menilai, dana kompensasi SUTET tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum Pemerintah Desa Kanci Kulon untuk kepentingan pribadi, dengan alasan bahwa tanah yang dilewati jaringan SUTET tersebut, adalah tanah kas desa (bengkok).

“Dalam berita acara Musyawarah Desa Kanci Kulon bersama BPD, pada 1 Agustus 2019 lalu, menerangkan bahwa dana kompensasi Jaringan SUTET dari PT. CEPR tersebut melewati tanah bengkok milik Kuwu dan Perangkat Desa. Dengan alasan itulah diduga dana kompensasi yang mestinya digunakan untuk pembangunan desa justru, seolah-olah menjadi hak kuwu dan perangkat desa,” terangnya di Sekretariat LSM BARET, Senin (13/7/2020).

Satori menegaskan, beberapa masyarakat desa Kanci Kulon yang merasa bahwa dana kompensasi tersebut menjadi ajang bancakan, menduga adanya aroma korupsi dengan cara berusaha melegalisasi melalui Musdes yang diduga telah menyalahi aturan.

“Intinya kompensasi Jaringan SUTET yang melintasi tanah bengkok Kanci Kulon, semestinya masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Kanci Kulon, yang sebesar – besarnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan untuk tunjangan. Kuwu dan perangkat desa itu sudah mendapatkan haknya berupa hasil sewa dari tanah bengkok,” tegasnya.

Atas dugaan tersebut, Satori berencana akan melaporkan oknum kuwu Kanci Kulon beserta oknum perangkat desa Kanci Kulon yang menerima dana kompensasi Jaringan SUTET tersebut, yang nilainya mencapai kurang lebih Rp 534 juta ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Kami akan melaporkan dugaan bagi-bagi dana kompensasi tersebut ke Kejaksaan, karena diduga telah menyalahi aturan dan mengarah kepada dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Ini adalah hak masyarakat, semestinya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi oknum kuwu dan oknum perangkat desa,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan kuwu Kanci Kulon Laksanawati ketika dikonfirmasi melalui pesan ektronik, tidak merespon permohonan klarifikasi media Republiqu atas dugaan tersebut. (is)

LEAVE A REPLY

five + 14 =