Kuwu Jagapura Kulon Dilaporkan Masyarakatnya Ke Kejaksaan

Kuwu Jagapura Kulon Dilaporkan Masyarakatnya Ke Kejaksaan

408
0
BERBAGI
Sebagian masyarakat usai melaporkan Kuwu Jagapura Kulon atas dugaan penyalahgunaan bantuan BLT DD Covid-19 di desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik.

CIREBON (rq) – Persoalan dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD terdampak Covid-19, desa Jagapura Kulon kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon, rupanya direspon masyarakat desa Jagapura Kulon.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan balai desa beberapa waktu lalu, kini perwakilan masyarakat melaporkan terkait dugaan tersebut ke Kejaksaa Negeri Kabupaten Cirebon, Kamis (10/9/2020).

Kuasa hukum perwakilan masyarakat Jagapura Kulon, Tri Laksmana mengatakan, pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat Jagapura Kulon tentang dugaan penyelewengan dana Bansos Covid BLT DD di desa tersebut.

“Alhamdulillah pelaporan kami, di terima pihak Kejaksaan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos Covid-19 di desa Jagapura Kulon. Selanjutnya kita tunggu surat disposisi Kajari. Insyallah Minggu depan kembali lagi ke sini untuk kroscek tentang tindak lanjut penanganan perkara yang kami laporkan,” terangnya.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Jagapura Kulon, Samsul Hidayat mengaku kehadirannya bukan sebagai oposisi, tetapi sebagai perwakilan masyarakat untuk membenahi pemerintahan desa Jagapura Kulon. Menurutnya, sebagian masyarakat yang melaporkan itu juga adalah pendukung kuwu.

“Artinya ketika yang bersangkutan telah menjadi kuwu, maka kami juga sering mengingatkan terutama terkait BLT DD tersebut. Tolong pak kuwu bagikan yang benar, sampai kami juga meminta bantuan ke anggota DPRD Komisi IV untuk datang kesana. Artinya itu untuk mengingatkan kuwu, agar berhati-hati menjalankan program BLT ini sesuai peraturan yang ada,” terangnya.

Ia menjelaskan, Dana Desa Jagapura Kulon sendiri adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, sehingga pemerintah desa bisa menganggarkan untuk bantuan BLT DD sebesar 35% dari dana tersebut. Namun, menurutnya, kuwu Jagapura Kulon hanya menganggarkan 31% dari DD untuk bantuan Covid. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, jumlahnya jauh lebih banyak.

Advertorial

“Kuwu ini terburu-buru. Ketika validasi data RT RW dilibatkan, tetapi tidak digubris. Padahal sudah membuat laporan pengusulan warga. Tapi ada juga yang di coret oleh kuwu. Sehingga ada kesan ini tebang pilih. Inikan sangat tidak benar. BLT sendiri secara jumlahnya, besaran yang dibagikan secara percisnya kami tidak tahu. Tetapi masing-masing KK mendapatkan 100 ribu yang awal. Berangkat dari situ saja, ada kurang lebih 500 KK yang belum kebagian,” jelasnya.

Samsul Hidayat juga menambahkan, sebenarnya ketika Kuwu mengambil kebijakan, payung hukumnya ada di MUSDESSUS. Menurutnya juga BPD tidak pernah dilibatkan baik pembagian maupun pembentukan PPK. Sehingga menurutnya itu terkesan hanya keputusan kuwu.

“Ketika kondisinya memang tidak bisa dibagikan senilai Rp 600 ribu, kami sebetulnya tidak keberatan. Tetapi rasa keadilan masyarakat ini jangan ada kesan tebang pilih. Semua masyarakat ini terdampak, baik pekerja buruh, petani maupun yang lainnya, semua terdampak adanya Covid ini,” tambahnya.

Ia juga melanjutkan, persoalan tersebut awalnya tidak serta merta ke jalur hukum. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan kuwu agar secepatnya menyelesaikan persoalan itu, supaya masyarakat tidak bergejolak.

Dikatakannya juga, masyarakat menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Namun berbagai aksi tersebut diakuinya, seolah-olah tidak di indahkan oleh kuwu.

“Jalur hukum adalah langkah yang terakhir. Kami juga sudah melangkah ke Kejaksaan Agung. Sehingga kami berharap, proses hukum untuk kuwu yang di duga nakal ini, dapat berjalan. Dan ketika ada pihak-pihak yang mencoba bermain dalam hal ini, maka kami siap menggelar aksi demo. Artinya apa yang kami laporkan ini bukan sesuatu yang mengada-ada,” pungkasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

nine + 16 =