Klarifikasi Disdik Soal Dugaan Pungli SDN 3 Karangwangi Diduga Tak Objektif

Klarifikasi Disdik Soal Dugaan Pungli SDN 3 Karangwangi Diduga Tak Objektif

3265
0
BERBAGI
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber.

CIREBON (rq) – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) di SDN 3 Karangwangi kecamatan Karangwareng sejumlah Rp 80 ribu persiswa, masih didalami kepada pihak – pihak terkait guna mendapatkan keterangan yang valid dan objektif.

Untuk menguak fakta perihal adanya dugaan pungli tersebut, Tim Media Republiqu mencoba mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengetahui sejauh apa tindakan yang dilakukan untuk mencari kebenaran informasi atas pengaduan masyarakat tersebut.

Melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Drs. Mustopa mengungkapkan, pihak Dinas Pendidikan sudah melakukan klarifikasi kepada pihak SDN 3 Karangwangi. Hanya saja saat itu kabid sedang rapat dan tidak berada di kantor sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail.

“Iya mas, dari dinas sudah turun dan klarifikasi ke pihak sekolah. Cuma sekarang saya lagi ada rapat. Jadi nanti komunikasi sama Kasie Tentis saja pak Kanadi, biar jelas,” terangnya, Kamis (24/6/2021).

Selanjutnya, tim juga mengklarifikasi kepada Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SD pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kanadi, ST untuk menelusuri informasi tersebut. Namun saat dihubungi yang bersangkutan pun sedang tidak berada di kantor dan mendelegasikan kepada stafnya.

“Maaf mas, saya lagi di Gunung Jati sekarang. Nanti ketemu sama pak Muhaemin saja. Sayanya lg ada tugas diluar kantor,” singkatnya, Jumat (25/6/2021).

Sementara itu, ketika diklarifikasi kepada Muhaemin staf Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membenarkan, pihaknya sudah mendatangi SDN 3 Karangwangi dan mengklarifikasi kepala sekolahnya perihal dugaan pungli tersebut.

“Bahwasanya yang namanya iuran itu rutin pak, musyawarah dengan desa, komite, dengan orang tua siswa, jadi seperti itu. Iuran tersebut digunakan untuk hadiah – hadiah, untuk snack, pokoknya untuk kegiatan tiap tahun lah, rutin gitu. Seperti madrasah atau hairusannah lah, jadi gitu,” jelasnya.

Namun ketika ditanya terkait peraturan yang mendasari adanya iuran tersebut, pihak Dinas Pendidikan tidak mampu menjelaskan dan mengaku kurang paham.

“Kalau bicara itu (peraturan, red) saya kurang paham ya. Jadi komite yang melaksanakannya. Jadi ya aturannya harus melalui rapat itu dan orang tua siswa harus hadir semua, ada undangannya, ada daftar hadirnya, bagaimana hasilnya, keputusannya baru disitu disepakati,” jelasnya.

Terkait dugaan pungli di SDN 3 Karangwangi sendiri, Muhaemin mengaku saat klarifikasi dengan Kepala Sekolahnya perihal persetujuan orang tua siswa, komite tidak berani melakukan rapat karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga dilakukan secara door to door.

“Karena masih Pandemi, Komite tidak berani melakukan rapat dengan orang tua siswa. Jadi dilakukan secara door to door kata kepala sekolah tuh. Nah kebetulan orang tua yang tidak setuju itu, yang komentar di pemberitaan, itu tidak ada undangannya, tidak didatangi, jadi ya ramai,” terangnya.

Sementara itu, terkait bukti persetujuan orang tua dengan komite sekolah perihal adanya pungutan tersebut, pihak Dinas Pendidikan tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya pernyataan tersebut adalah pengakuan dari Kepala Sekolahnya sendiri.

“Masalah itu, (persetujuan) saya tidak tahu ya. Jadi ya intinya sih pengakuan kepala sekolahnya seperti itu. Terus saya tanya, gimana setelah munculnya persoalan seperti ini. Katanya, ya saya siap untuk mengembalikan, jadi seperti itu,” paparnya.

Ketika disinggung perihal sanksi, Muhaemin mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan itu dan menyerahkannya kepada pimpinan. Namun terkait pengawasan pihaknya mengaku, di setiap kecamatan juga sudah ada pengawasnya masing – masing.

“Masalah sanksi, itu mah ranahnya pimpinan. Tapi setahu saya pengawas di setiap kecamatan itu ada di masing – masing korwil. Terkait prosedur pengawasannya, silahkan klarifikasi saja. Jadi intinya seperti itu pak,” pungkasnya.

Sementara itu, Tardi selaku salah satu orang tua siswa SDN 3 Karangwangi mengaku, tidak pernah merasa di klarifikasi oleh perwakilan Dinas Pendidikan perihal persoalan dugaan pungli tersebut. Bahkan ia siap mengumpulkan kesaksian dari orang tua siswa mengenai keterangan kepala sekolah tersebut demi mendapatkan bukti yang jelas.

“Kalau memang ada perkataan seperti itu, yang katanya komite door to door, saya akan kumpulkan bukti keterangan dari orang tua siswa, supaya persoalan ini jadi jelas dan gamblang. Jadi jangan keterangan kepala sekolah saja yang didengar, orang tua juga harus diberi haknya untuk menyampaikan kesaksian,” tukasnya. (is/ta)

- Advertisement -