Kenaikan Kelas Di SDN 3 Karangwangi Diduga “Dipungut” Uang Rp 80 Ribu...

Kenaikan Kelas Di SDN 3 Karangwangi Diduga “Dipungut” Uang Rp 80 Ribu Persiswa

2052
0
BERBAGI
SDN 3 Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

CIREBON (rq) – Belum lama ini kenaikan kelas di SDN 3 Karangwangi Kecamatan Karangwareng, dikeluhkan oleh orang tua siswa. Pasalnya, untuk kenaikan kelas, pihak sekolah diduga memungut uang sebesar Rp 80 ribu dan diduga tanpa melalui musyawarah antara Komite Sekolah dan orang tua siswa.

Salah satu orang tua siswa di SDN 3 Karangwangi, Tardi mengaku kaget dengan adanya permintaan uang Rp 80 ribu oleh pihak sekolah tersebut. Pasalnya, ia tidak pernah merasa diundang untuk rapat, baik oleh pihak sekolah ataupun pihak komite sekolah.

“Jujur saja saya kaget mas. Kenaikan kelas saja ko sampai diminta Rp 80 ribu persiswa. Untuk apa saja itu uangnya. Terus juga saya tidak pernah dikasih tahu sama pihak sekolah, karena gak ada surat edarannya. Jadi minta uang Rp 80 ribu itu tuh dirapatkan tidak sama orang tua, saya gak tahu. Karena saya merasa tidak pernah diundang rapat,” jelasnya, Selasa (15/6/2021).

Dikatakan Tardi, ia juga sempat menanyakan langsung kepada orang tua siswa yang lain peruntukan uang tersebut untuk apa saja. Menurutnya, yang Rp 60 ribu untuk snack dan Rp 20 ribu untuk lembaran rapot. Namun ia menyayangkan tidak adanya musyawarah antara orang tua, pihak sekolah dan komite.

“Intinya mah yang mau saya tanyakan itu, seperti apa prosedurnya. Apakah boleh meminta uang tanpa musyarawah sama orang tua. Terus juga informasinya bukan cuma kelas 1 sampai kelas 5 saja yang diminta uang Rp 80 ribu, tapi kelas 6 juga tapi ini sih nilainya Rp 300 ribu, yang katanya buat ngurus daftar ke SMP,” jelas Tardi.

Dengan adanya kejadian tersebut, ia meminta kepada Bupati Cirebon, Dinas Pendidikan dan Kepolisian untuk turun tangan mengusut dugaan adanya pungutan liar tersebut. Pasalnya tidak semua orang tua siswa dari kalangan berada. Apalagi, menurutnya saat ini masih dalam situasi pandemi, sehingga kondisi perekonomian masyarakat pun belum stabil.

“Kalau memang pungutan itu tidak sesuai dengan prosedur, kami mohon Bapak Bupati Cirebon dan juga Kepolisian turun langsung menindak persoalan itu. Saya sih berharap pendidikan gratis yang digembar gemborkan pemerintah itu bukan cuma omdo alias omong doang. Kasihan masyarakat yang tidak mampunya pak Bupati, bisa gak sekolah, karena gak punya duit,” pungkasnya. (is)

- Advertisement -