Kemarahan Santri Berbuah Aksi, Pemkab Diminta Lebih Perhatikan Pesantren

Kemarahan Santri Berbuah Aksi, Pemkab Diminta Lebih Perhatikan Pesantren

488
0
BERBAGI
Hermanto, selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, meminta maaf dihadapan para santri dan pengurus Pondok Pesantren atas statementnya yang tidak pantas dalam rapat terkait IMB UMC beberapa waktu lalu.

CIREBON (rq) – Ribuan santri yang tergabung dalam Lingkar Santri Cirebon (LSC) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (7/7/2020).

Aksi tersebut merupakan buntut ketersinggungan para santri atas perkataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto dalam rapat pembahasan IMB UMC beberapa waktu lalu, yang dinilai melukai hati santri dan Pondok Pesantren serta masyarakat sekitar pesantren.

Koordinator utama LSC, Ahmad Inu Ubaidillah usai aksi mengatakan, pihaknya datang dan melakukan aksi salah satunya adalah meminta klarifikasi dan permintaan maaf Ketua Komisi III Hermanto di ruang publik. Karena menurut pihaknya, apa yang diucapkan yang bersangkutan, dinilai telah melukai santri dan pesantren.

“Tuntutannya jelas, bahwa saudara bapak Hermanto, kita minta klarifikasi dan permintaan maaf di publik, bahwa apa yang disampaikannya itu, sudah melukai kaum pesantren, kaum sarungan, para kiyai-kiyai kita yang ada di pesantren. Kenapa kok yang di ambil contoh itu pesantren. Padahal, tidak ada kaitannya antara IMB UMC dengan pesantren,” terangnya.

Ia melanjutkan, Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kata-kata yang tak pantas diucapkan itu, maka DPRD Kabupaten Cirebon, khususnya Komisi III, harus membuktikan dengan sesegera mungkin mendorong Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan akses persoalan Pondok Pesantren dan masyarakat pesantren, termasuk juga soal IMB.

Ahmad Inu Ubaidilah, Koordinator Aksi Lingkar Santri Cirebon.

“Kami juga meminta tidak menjadikan lagi pesantren sebagai komoditi politik. Karena kita tahu bahwa pesantren itu sebagai sarana lembaga pendidikan agama dengan masa yang besar dan terkadang seringkali dijadikan komoditi kepentingan politik mereka saja. Jauh-jauh hari sebelum mencalonkan diri, mereka datang kepesantren. Namun setelah jadi, kok malah mengatakan pesantren membangkang. Ini jelas melukai kita,” lanjutnya.

Inu juga menegaskan, pihaknya datang ke DPRD hanya untuk membela pesantren, juga karena cinta pesantren dan kiyai. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak ada kepentingan politik, agenda politik maupun pesanan politik. Aksi tersebut murni bentuk kecintaannya kepada pesantren dan kiyai.

“Kami hadir disini untuk membela pesantren. Kami hadir disini karena cinta terhadap pesantren dan cinta kepada kiyai. Bahwa perlu ditegaskan kehadiran LSC disini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Tidak ada agenda politik maupun pesanan politik, ini murni karena kecintaan kami terhadap pesantren dan kiyai. Jika tuntutan-tuntutan kami tidak di indahkan, maka kami akan datang lagi dengan masa yang lebih besar,” tegasnya.

Sementara itu dewan anggota LSC, Muhammad Azmi Alifi mengatakan, bahwa aksi tersebut tidak mewakili salah satu pesantren saja, akan tetapi mewakili seluruh pesantren-pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, yang merasa terluka dan dirugikan atas persoalan tersebut. Diakuinya juga yang datang dalam aksi tersebut masih sebagian kecil santri, dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19.

“Saya kira sudah clear dan memang nanti arahnya, bahwa mereka yang duduk di dewan harus bisa memperjuangkan kemaslahatan tidak dari lembaga-lembaga tertentu saja, tetapi juga pesantren yang selalu dijadikan komoditi politik. Nah ini yang perlu kita ingatkan lagi kepada para anggota dewan dan juga pemerintah Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, Hermanto selaku Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon juga meminta maaf berkali-kali atas ucapannya yang melukai para santri dan pondok pesantren di Kabupaten Cirebon. Ia mengaku khilaf atas ucapannya yang menyebut pesantren dalam tanda kutip “Pembangkang” dihadapan para santri dan tokoh pesantren se Kabupaten Cirebon.

“Saya mohon maaf atas pernyataan saya yang tidak pantas tersebut sehingga melukai hati para santri dan pondok Pesantren di Kabupaten Cirebon. Saya mengaku bersalah dan khilaf. Insyallah saya berjanji akan memperjuangkan pesantren supaya bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya dalam hal pembenahan perizinan pondok Pesantren,” ucapnya.

Hermanto juga mengakui banyak pondok Pesantren yang sudah mengembangkan pendidikan ke sektor sekolah formal. Maka dari itu ia berpandangan perlu adanya pembenahan perizinan agar pondok Pesantren juga bisa mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. (ta/is)

LEAVE A REPLY

sixteen − thirteen =