Kejari Kalabahi Eksekusi Penahanan Mantan Sekwan Alor

Kejari Kalabahi Eksekusi Penahanan Mantan Sekwan Alor

313
0
BERBAGI
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Samsul Arif, SH., MH. (kanan) saat melakukan penahanan terhadap terdakwa Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, Drs. Ahmad Maro (tengah) dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2013, Jumat (14/2/2020).

ALOR (R) – Proses hukum mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Drs. Ahmad Maro, terus berlanjut. Kasus yang menjeratnya saat menjabat Sekwan pada tahun 2013 itu, dijatuhi vonis 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Kupang.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 28/PIDSUS-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 27 November 2019, terdakwa Drs. Ahmad Maro mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Samsul Arif, SH., MH., menjelaskan hasil putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Kupang Nomor 19/PID-SUS-TPK/2019/PT.KPG tanggal 28 Januari 2020, memerintahkan untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa Drs. Ahmad Maro.

“Alasan terdakwa mengajukan banding dalam sidang sebelumnya, karena putusan hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu tiga tahun enam bulan (3,6) penjara. Namun hasil putusan banding, tetap pada putusan semula yaitu 4 tahun penjara dan memerintahkan untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa,” jelasnya, Jum’at (14/2/2020).

Dikatakannya, menindaklanjuti hasil putusan banding tersebut, Kejaksaan Negeri Kalabahi melakukan penahanan terhadap mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Drs. Ahmad Maro, pada Jum’at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita.

“Tindakan penahanan ini setelah diterimanya hasil banding Pengadilan Tinggi (PT) yang memerintahkan untuk segera melakulan penahanan terdakwa Ahmad Maro. Penahanan ini berdasarkan amar putusan banding dengan Nomor 19/PID-SUS-TPK/2019/PT.KPG tanggal 28 Januari 2020,” paparnya.

Selain perintah segera ditahan, lanjut Arif, amar putusan lainnya yaitu menjalani pidana 4 tahun penjara dikurangi selama masa tahanan, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, uang pengganti Rp 500 juta subsider 6 bulan, dan denda perkara Rp 2.500.-

“Informasinya yang bersangkutan ingin mengajukan kasasi. Itu adalah haknya, namun terdakwa tetap ditahan sampai ada putusan kasasi. Berdasarkan hasil pengecekan di Pengadilan Tinggi, bahwa yang bersangkutan (Ahmad Maro) juga telah menerimanya,” terang Kajari.

Dijelaskan Kajari Kalabahi, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Alor, Ahmad Maro divonis penjara empat tahun oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang dalam sidang putusan dugaan penyalahgunaan keuangan negara saat Ahmad Maro masih menjabat sebagai Sekwan pada tahun 2013 lalu.

“Putusan Hakim ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kalabahi yang menuntut terdakwa Ahmad Maro tiga tahun enam bulan (3,6) penjara dalam sidang dengan agenda tuntutan sebelumnya. Atas putusan Hakim tersebut, Ahmad Maro menyatakan sikap banding. Sikap banding ini juga dinyatakan oleh JPU Kejari Kalabahi,” tegasnya.

Ia menerangkan, penahanan terdakwa Drs. Ahmad Maro berdasarkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, yang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Terdakwa Drs. Ahmad Maro, saat ini telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan/LP Kelas II B Kalabahi oleh JPU  pada Kejaksaan Negeri Alor,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

5 × 4 =