Kabag Humas : Soal PHK Buruh PT. Yamakawa, Prosesnya Masih Berjalan

Kabag Humas : Soal PHK Buruh PT. Yamakawa, Prosesnya Masih Berjalan

373
0
BERBAGI
Kabag Humas Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan.

CIREBON (rq) – Menyikapi persoalan tuntutan buruh PT. Yamakawa Rattan Industry terkait hak pesangon, Kabag Humas Setda Kabupaten Cirebon, akhirnya angkat bicara perihal perkembangannya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, melalui pesan Whatsapp menerangkan, berdasarkan informasi yang diterima dari dinas terkait, bahwa PT. Yamakawa dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, kegiatan usahanya menjadi menurun dan terpaksa memPHK 230 lebih karyawannya.

“Dari sejumlah yang di PHK, terdapat 58 pekerja yang tidak sepakat atas nilai pesangon yg diberikan perusahaan,” tulisnya, Senin malam (15/6/2020).

Dijelaskannya, pada tanggal 27 Mei 2020, telah dilakukan perundingan Bipartit 1 dan belum ada kata sepakat. Dewan juga menurutnya, sudah pernah mengundang manajemen PT. Yamakawa, juga belum bisa memberikan putusan yang diharapkan oleh para pekerja.

“Secara aturan, dalam 30 hari harus terlaksana perundingan Bipartit 2. Dan pihak pekerja atau perusahaan harus mengajukan permohonan ke Disnakertrans,” jabarnya.

Nanan juga menyebut, hingga saat ini belum ada pengajuan tersebut. Menurutnya, memang waktu 30 hari akan jatuh pada 27 Juni nanti.

“Prosesnya masih berjalan. Tetapi besok dewan juga akan mengundang lagi manajemen PT. Yamakawa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan memempertanyakan kepedulian Bupati Cirebon, H. Imron terhadap persoalan buruh Yamakawa. Menurut Amal, bupati sebagai pimpinan birokrasi tertinggi di Kabupaten Cirebon, harusnya turun tangan membantu perjuangan buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kenapa pihak Disnakertrans dan UPT pengawasan tidak melakukan penindakan terhadap PT. Yamakawa. Padahal perusahaan yang memPHK karyawannya bukan di PT. Yamakawa saja. Mereka taat pada aturan, membayar satu kali pesangon. Pemerintah kemana. Bupati Cirebon kok diam saja,?” kata Amal Subkhan, Senin (15/6/2020).

Amal menduga ketidakpatuhan perusahaan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 adalah sebuah pelanggaran. Ia meminta kepada pemerintah untuk turun tangan menindak perusahaan tersebut.

“Upaya sudah kita lakukan, audensi dengan Dewan, Disnakertrans dan Perusahaan. Bahkan Bupati juga sudah kita kirimi surat untuk audensi, tapi tidak ada tanggapan,” tegasnya. (is)

LEAVE A REPLY

thirteen + seventeen =