Izin Domisili Usaha Gudang Blue Gas Di Desa Megu Gede Dipertanyakan

Izin Domisili Usaha Gudang Blue Gas Di Desa Megu Gede Dipertanyakan

259
0
BERBAGI
Diduga Gudang Blue Gas di desa Megu Gede tak memiliki Izin Domisili Usaha dari pemerintah setempat. Foto diambil saat tidak ada aktifitas pekerja, Sabtu (6/6/2020).

CIREBON (rq) – Sebuah gudang penyaluran gas rumah tangga, Blue Gas yang berada di desa Megu Gede kecamatan Weru kabupaten Cirebon, diduga tidak memiliki izin domisili usaha dari pemerintah setempat. Hal tersebut, menjadi pertanyaan beberapa masyarakat disekitar gudang tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Media Republiqu mencoba mencari kebenaran kabar tersebut, dengan mendatangi pemerintah desa Megu Gede dan pejabat RT setempat.

Kuwu desa Megu Gede Iman Fitriadi membenarkan, di wilayahnya ada gudang yang disewakan untuk tempat penyimpanan sementara pendristribusian Blue Gas. Namun ia juga mengakui, belum pernah menandatangani pengajuan izin domisili usaha, yang diajukan perusahaan maupun si pemilik gudang.

“Letak gudang itu ada di wilayah RT 018 RW 004 dan betul gudang itu saya lihat dikontrak oleh pengusaha Blue Gas, karena memang saya sering lewat situ. Kalau masalah izin domisili usaha, saya tidak pernah menandatangani surat izin apapun,” jelasnya saat ditemui Tim Media Republiqu, Sabtu (6/6/2020).

Iman juga menambahkan, secara aturan seharusnya setiap pelaku usaha yang hendak melakukan usaha diwilayah desa, harus membuat izin domisili usaha. Apalagi menurutnya, perusahaan tersebut sudah beroperasi di wilayahnya dan menjalankan usahanya satu bulan terakhir.

“Harusnya perusahaan tersebut membuat izin domisili usaha. Itu memang sudah ada aturanya. Apalagi ini sudah berjalan. Yang jelas, kami meminta kepada semua pelaku usaha di wilayah desa Megu Gede supaya taat aturan dan tertib administrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 018 desa Megu Gede, Abdullah AS mengatakan, sebagai RT setempat ia mengaku belum pernah menerima laporan pengurusan izin domisili usaha dari perusahaan gas tersebut. Bahkan ia pernah menanyakan perihal jaminan keamanan dan keselamatan warga, apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

“Sampai sekarang, saya belum pernah menandatangani surat apapun terkait pengajuan izin domisili usaha dari pengusaha distributor gas yang ngontrak di gudang H. Suparta itu. Harusnya, pemilik gudang juga mengantarkan dan memperkenalkan kepada kami selaku masyarakat. Jelaskan pada kami, ada tidak dampaknya terkait keamanan dan keselamatan bagi warga setempat,” jelasnya.

Abdullah meminta kepada pemerintah desa Megu Gede, agar memberikan teguran keras kepada pengusaha-pengusaha yang membandel dan tidak tertib administrasi. Bahkan jika diperlukan, Satpol PP kecamatan Weru juga diminta untuk dilibatkan dalam upaya menertibkan para pelaku usaha yang membandel tersebut.

“Kami berharap perusahaan yang tidak tertib aturan di desa Megu Gede, supaya diberikan teguran secara tertulis. Itu adalah kewenangan mutlak pemerintah desa. Supaya mau mengurus izin domisili usahanya. Kalau tetap tidak digubris, libatkan saja Satpol PP kecamatan Weru, selaku penegak Perda, untuk menutup sementara gudang tersebut, sampai mereka menempuh perizinan,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

18 − one =