HPPI Peduli Keselamatan Transportasi

HPPI Peduli Keselamatan Transportasi

592
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Banyaknya kasus kecelakaan transportasi menimbulkan pertanyaan besar. Ratusan bahkan ribuan nyawa manusia bertaruh diatas laju  kendaraan transportasi baik, di darat, di laut bahkan di udara. Hal ini perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah maupun para stakeholder.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Himpunan Profesi Pengemudi (HPPI) Jawa Barat, H. Eddy Suzendi mengakatan, keselamatan transportasi, bukan hanya dilihat dari kesiapan kendaraan, serta elemen pendukung yang menunjang keselamatan tranportasi semata, melainkan user yang mengoperasikan kendaraan, juga harus memiliki skiil dan kecakapan yang baik.

“Pada tanggal 25 February 2018 kemarin,  Di Jakarta ada pembuatan SIM murah oleh Menteri Perhubungan. namun perlu dipertanyakan siapa penyelenggara pendidikan tersebut? Bagaimana pengetahuan pengemudi soal keselamatan?, Hal tersebut perlu menjadi catatan,” ujarnya.

Dikatakannya, waktu pendidikan yang singkat bagi para pengemudi, apakah sudah cukup efektif. Bagaimana dengan pemenuhan standar penyelenggara pelatihan tersebut. Apakah sudah mengacu pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)?.

“Ini menjadi penting ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan transportasi. Jika terjadi accident atau kecelakaan terkait kecakapan pengemudi, apakah Menteri Perhubungan mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut,? terangnya.

Dijelaskannya, dalam mewujudkan transportasi yang berkeselamatan, perlu adanya edukasi dan kecakapan bagi para pengemudi, sesuai dengan standar pendidikan transportasi, demi terciptanya  pengemudi yang berkeselamatan.

“Murah dan mahal adalah nomenklatur yang digunakan dalam dunia bisnis. Tatkala Surat Izin Mengemudi (SIM) dilabel murah atau mahal, maka image yang terbangun adalah harganya. Sedangkan untuk safety-nya seolah diabaikan atau dinomor sekiankan,” paparnya.

Dirinya juga menerangkan, Semestinya pembuatan SIM yang diutamakan adalah keselamatan atau safety-nya. Ketika pembuatan SIM mendapat label seperti bisnis mahal atau murah. Maka proses memperoleh SIM, bisa saja hanya menjadi seremonial atau asal ikut-ikut saja.

“Di sini bahayanya bagi keselamatan tatkala sim dilabel murah atau mahal. Maka para peserta uji SIM akan siap menjadi korban, bisa terbunuh atau cacat di jalan raya atau menjadi pelaku yang mengorbankan banyak orang dijalan raya,” tegasnya.

Ditambahkannya, konsep SIM seringkali tidak dipahami sebagai legitimasi kompetensi yang semestinya. SIM merupakan previledge (hak istimewa) yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji, baik administrasi, kesehatan, teori, simulasi dan praktek.

“Orang yang mendapat SIM dianggap telah memiliki pengetahuan, keterampilan, kepekaan, kepedulian terhadap keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. Ini yang kemudian menjadi catatan, sejauh mana implementasi pengetahuan tersebut bisa di aplikasikan,” jelasnya.

Dikatakannya juga, implementasi dari konsep pembuatan SIM seharusnya terdiri dari, pendidikan keselamatan (sekolah mengemudi), sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Ketiga point di atas merupakan rangkaian yang saling terkait satu dengan lainnya, sebagai dasar catatan kompetensi para pemegang SIM.

“Ini juga akan dikaitkan dalam tanggung jawab mereka selaku pemegang atau pemilik SIM dalam berlalu lintas. Disinilah perlunya catatan perilaku berlalu lintas (trafc attitude record/ TAR). Fungsi dari TAR akan berkaitan dengan proses penegakkan hukum atas pelanggaran yang dilakukan,” pungkasnya. (NR)

LEAVE A REPLY

13 − 5 =