Hak Buruh Industri Di Wilayah Kedungjaya Dikebiri

Hak Buruh Industri Di Wilayah Kedungjaya Dikebiri

519
0
BERBAGI
Eko Febriansyah, advokat muda LPBHNU Kabupaten Cirebon.

OPINI (rq) – Industri menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perkembangan dan pembangunan wilayah/daerah. Secara umum kegiatan industri mampu menjamin keberlangsungan proses pembangunan ekonomi Masyarakat sekitar. Sehingga kegiatan industri menjadi salah satu keharusan dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Masyarakat.

Proses industrialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu atau dengan kata lain dengan adanya industi di suatu Wilayah, minimal dapat menjadi mata pencaharian/pegangan hidup masyarakat sekitar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa tidak dipungkiri Keberadaan bebarapa Perusahaan/Industri di wilayah Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang sebagian besar bergerak dibidang makanan/minuman, sangat berdampak Positif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan Ekonomi Masyarakat.

Sejalan dengan kuantitas Produksi yang besar, dibutuhkan tenaga kerja/Karyawan yang banyak pula. Dengan banyaknya karyawan yang bekerja dalam Perusahaan/Industri, pasti sangat membutuhkan cara dalam pengelolaan karyawan/Buruh agar semua hak karyawan yang pastinya berhubungan dengan gaji dan tunjangan yang diberikan perusahaan, sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA/BURUH

Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada suatu Perusahaan/industri dengan menerima upah atau imbalan bentuk lain. Pengertian ini terdapat di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh merupakan unsur penting dalam suatu perusahaan. Walaupun buruh masih dianggap posisi rendah di suatu perusahaan.

Pengusaha selama ini lebih mementingkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan Hak-hak Pekerja/buruh yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dalam konteks Hak Pekerja/Buruh setidaknya ada 3 (tiga) hak yang dimiliki seorang Pekerja/buruh yaitu meliputi Hak dasar, Hak Pribadi dan Hak saat Terjadi PHK.

Pertanyaannya adalah, apakah Industri atau Perusahaan yang ada di Wilayah Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sudah memberikan Hak-hak untuk Pekerja/buruhnya sudah sesuai Ketentuan ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan Dialog/diskusi dengan beberapa orang Karyawan atau yang pernah Bekerja pada Perusahaan/Industri yang ada di sekitar Desa Kedungjaya dan mendapatkan Jawaban yang hampir sama diantaranya, Upah/Gaji yang mereka dapatkan masih dibawah UMK Kabupaten Cirebon.

Sebagian Karyawan/Buruh tidak mendapatkan Perjanjian Kerja, Jam Kerja melebihi ketentuan dan Tidak adanya Tunjangan Kesehatan.

Mencermati hal tersebut dimana para Karyawan/Buruh yang belum mendapatkan upah secara wajar, berikut penjelasan Standar Perusahaan/Industri dalam memberikan Hak-hak Pekerja/Buruh menurut ketentuan Perundang-undangan:

UPAH/GAJI NORMATIF BURUH

Hanya untuk mengingat sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah menetapkan UMK Tahun 2020 untuk semua kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon. Penetapan itu sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

Bahwa berdasarkan keputusan tersebut UMK Kabupaten Cirebon yang berlaku pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.196.416,09. Setiap perusahaan, tak peduli skala usaha dan jumlah pekerjanya, wajib menaati ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Prinsip dasar dari ketentuan ini adalah batas minimum upah yang diperbolehkan, artinya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bunyinya aadalah sebagai berikut :

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 89. Upah minimum, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

KETENTUAN JAM KERJA

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenangakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem yaitu :

7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau

8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Ketentuan waktu kerja hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir.

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pada beberapa Perusahaan yang ada di wilayah Kedungjaya, waktu kerja dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU No.13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Disnaker).

TUNJANGAN KESEHATAN

Tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang paling umum diberikan perusahaan kepada karyawan setelah gaji. Tunjangan kesehatan menjadi penting sebagai upaya antisipasi atau respon akan adanya risiko kecelakaan kerja, yang mengancam kesehatan dan keselamatan karyawan.

Kini pemerintah melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setiap karyawan wajib tergabung dalam BPJS Kesehatan. Untuk pembayarannya, berdasarkan Pph 21, iuran BPJS Kesehatan merupakan 5% dari gaji dimana 4% dibayarkan oleh pihak perusahaan dan 1% sisanya dipotong dari gaji Pekerja/Buruh. Adapun potongan tersebut diambil dari gaji pokok atau upah tetap.

KESIMPULAN DAN HARAPAN

Tidak ada hak jika kewajiban tidak dilaksanakan, begitu pun tidak ada Pekerja/buruh yang bekerja, jika tidak ada Perusahaan. Begitu pula sebaliknya.

Sejatinya kedua pihak ini saling berkaitan dan membutuhkan, maka dari itu Negara hadir dengan membuatkan berbagai “Aturan Main” untuk menyeimbangkan agar diantara keduanya, tidak ada yang merasa superior dan tidak memonopoli pihak lain.

Citra Perusahaan bukan hanya berasal dari Brand atau Merk saja, melainkan pada sistem Management yang diterapkan Perusahaan terhadap karyawan-karyawannya akan meningkatkan Citra Positif dimata Masyarakat sekitar, khususnya Warga Desa Kedungjaya Kedawung Kabupaten Cirebon.

Sehingga tidak ada lagi Perusahan/industri yang memonopoli Tenaga karyawan/buruh karena pada dasarnya aktifitas Perusahan itu dipantau oleh Dinas Tenagakerja (Disnaker) dan Badan Pengawas Ketenagakerjaan (Bawas Ketenagakerjaan) yang secara Normatif memiliki tugas Pokok dan Fungsi memberikan kepastian Hukum bukan hanya kepada Pekerja/Buruh, Tetapi juga kepada Pengusaha untuk secara sungguh-sungguh dan suka rela melaksanakan ketentuan Hukum yang berlaku.

Serta yang tidak kalah penting lagi, setiap Perusahaan/Industri harus memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bijak dalam pengelolaan limbah hasil industri dan mematuhi Rambu Lalulintas yang sudah terpasang diujung Jalan. (*)

Penulis : Eko Febriansyah
*Penulis adalah Advokat muda LPBHNU Kabupaten Cirebon

LEAVE A REPLY

11 + ten =