GMBI Minta KPK Selidiki Pengesahan Perda RTRW Tahun 2018

GMBI Minta KPK Selidiki Pengesahan Perda RTRW Tahun 2018

1827
0
BERBAGI
Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi (pojok kanan) bersama Ketua Umum sekaligus pendiri LSM GMBI bapak Muhammad Fauzan Rahman, SE (batik) dan pengurus LSM GMBI Jawa Barat.

CIREBON (R) – Bola liar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terus “memantul” ke segala arah. Tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan guna menguatkan bukti – bukti yang sudah dikantonginya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Republiqu, juru bicara KPK Febri Diansyah merilis sejumlah tempat yang dijadikan sasaran penggeledahan dalam pengembangan OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Sasaran penggeledahan itu diantaranya, Kantor Dinas Bupati Cirebon dan Sekretaris Daerah, rumah dinas (Pendopo) Bupati Cirebon, rumah pribadi Sunjaya, kantor Dinas PUPR, kantor Bina Marga, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perijinan, red), rumah tinggal Sekda, rumah ajudan Bupati, rumah anak pertama Sunjaya dan rumah sejumlah pejabat dinas di lingkungan Pemkab Cirebon.

Menyikapi “bola liar” penyidikan KPK terhadap dugaan jual beli jabatan serta sejumlah fee proyek di Kabupaten Cirebon, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi, meminta KPK untuk menyelidiki pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038.

“Terkait tindakan OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cirebon, kami mendukung dan mengapresiasi. Kami juga meminta kepada KPK agar bisa mengusut tuntas, terkait dengan ketok palunya Perda Cirebon nomor 7 tahun 2018, yang diduga ada unsur suap dibalik pengesahannya,” terang Maman,   Senin (29/10/2018).

Ia menduga pengesahan Perda tersebut, sarat akan kepentingan penguasa dan iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Dimana berdasarkan isi Peraturan Daerah tersebut, memperluas wilayah perizinan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.

“Beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam perda yang baru disahkan, ada penambahan wilayah yang sebelumnya tidak diatur dalam Perda nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW,” ungkapnya.

Dijelaskan Maman, dalam Perda Nomor 17 tahun 2011 Pasal 19 ayat (4) huruf a menyebutkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera – Jawa – Bali berada di kawasan Astanajapura.

“Sementara dalam Perda nomor 7 tahun 2018 tentang RTRW, yang baru disahkan, pasal 17 ayat (4) huruf b tertulis, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan,” tegas Maman.

Dikatakannya, masyarakat Cirebon tentu sudah mengetahui adanya proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu pengembangan proyek PLTU 2, yang di gadang – gadang mampu meningkatkan investasi karena ketersedian pasokan listrik untuk kawasan Industri.

“Jika melihat siapa yang diuntungkan, pastinya sama – sama menguntungkan. Baik Pengusaha PLTU dan juga Pemkab Cirebon. Tapi jika dilihat dari prosesnya, kenapa baru tahun 2018 ini perda itu disahkan. Apalagi pada saat ketok palu dan penandatanganan, posisi Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sedang cuti mengikuti pencalonan pilkada serentak,” paparnya.

Disebutkan Maman, dalam konfrensi pers KPK yang disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan, sejumlah fee proyek diduga digunakan oleh Sunjaya untuk membiayai pencalonannya sebagai Bupati Cirebon pada pilkada serentak 2018 lalu.

“Ini kemudian memunculkan dugaan, apakah uang dalam rekening sebesar Rp 6 milyar lebih yang penguasannya dibawah Sunjaya, terdapat fee terkait dugaan pengesahan Perda RTRW tahun 2018. Silahkan KPK selidiki,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Maman juga meminta kepada KPK untuk menyelidiki proses disahkannya Perda Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW yang melibatkan DPRD dalam perumusannya.

“Proses perumusan Perda tentang RTRW ini sudah berlangsung sejak 2016 lalu. Jadi sudah 2 tahun perda ini dimatangkan oleh para legislator di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Di tahun politik 2018, barulah Perda itu disahkan. Dan yang mengesahkannya pun adalah Plt Bupati Cirebon, Selly A. Gantina, bukan bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra,” jelasnya.

Maman menegaskan sedikit tentang aturan Permendagri 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar tanggungan negara bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

“Pelaksana tugas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Namun hal ini tidak berlaku pada peraturan yang bersifat strategis,” pungkas Maman.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis 25 Oktober 2018, setelah KPK melakukan pemeriksaan awal selama 1×24 jam, pasca penangkapan di rumah dinas pendopo Bupati Cirebon, Rabu 25 Oktober 2018 lalu. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

sixteen + 10 =