GMBI Akan Adukan BPR Astanajapura Ke Ombusman RI

GMBI Akan Adukan BPR Astanajapura Ke Ombusman RI

953
0
BERBAGI
Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi (tengah) bersama Sekretaris Distrik Heri Suhardi saat klarifikasi langsung ke Direktur BPR Astanajapura.

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya berencana mengadukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Astanajapura Kabupaten Cirebon ke Ombusman RI.

Sekretaris Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi mengungkapkan, pada hari ini Kamis (10/6/2021) LSM GMBI mendatangi Kantor BPR Astanajapura dalam rangka menjalankan fungsi peran serta masyarakat sebagai pengawas eksternal yang termaktub dalam pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Dalam hal ini pelayanan yang diharapkan belum didapatkan dari pihak BPR tersebut. Artinya bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Heri, setelah diterbitkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 kemudian, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.

“Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Kedua peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik dengan harapan masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan pengaduan,” lanjutnya.

Sehingga dikatakan Heri, melalui peraturan-peraturan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi beberapa komponen standar pelayanan yang harus terpampang di ruang pelayanan.

“Yang jelas pada intinya bahwa, dalam hal ini GMBI yang sudah melakukan suatu bentuk klarifikasi secara tertulis terhadap BPR Astanajapura, tidak ada respon sama sekali dari BPR. Dan itu dinilai sebagai bentuk pelayanan publik yang kurang optimal,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, LSM GMBI akan mangadukan permasalahan tersebut ke Ombusman RI agar adanya perbaikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih optimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (ta/is)

- Advertisement -