FPM Desak Pemdes Munjul Panggil Pengusaha Galian C

FPM Desak Pemdes Munjul Panggil Pengusaha Galian C

1044
0
BERBAGI
Lojasi galian C desa Munjul kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Munjul (FPM) mendesak pemerintah desa (Pemdes) Munjul kecamatan Astanajapura untuk segera memanggil pengusaha galian C di wilayah tersebut terkait persoalan lingkungan.

Ketua Forum Peduli Munjul, Habib Isa kepada Republiqu.com menerangkan, pihaknya meminta kepada pemerintah desa Munjul kecamatan Astanajapura untuk segera menghadirkan dua perusahaan galian C tersebut karena persoalan lingkungan yang berdampak ke masyarakat.

“Dua perusahaan galian C, yaitu PT. LMA (Lancar jaya Mandiri Abadi) dan CV. IMS (Inti Mandiri Sadaya) telah beroperasi lebih dari 3 tahun. Mereka mengeruk kekayaan alam yang ada di desa Munjul. Apa keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya aktifitas itu,” ujarnya.

Dikatakan Habib Isa, selama perusahaan tersebut mengeruk sumber daya alam di desa Munjul, apakah kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat yang terdampak aktifitas tersebut sudah tepat sasaran. Karena menurutnya, masyarakat disekitar area ataupun yang terlewati kendaraan angkutan, hanya menerima dampaknya saja.

“Jika memang antara pengusaha dan pemerintah desa sama – sama menjaga dan menghargai lingkungan, mestinya ada program keberlanjutan yang berdampak pada kesuburan dan keasrian lingkungan. Jangan cuma mengambil keuntungannya saja. Mestinya dampaknya pun dipikirkan,” terangnya.

Habib Isa juga mengatakan, pada Kamis tanggal 23 September kemarin, ia beserta Forum Peduli Munjul (FPM) mendatangi kantor balai desa Munjul untuk mempertanyakan persoalan tersebut. Dan menurutnya telah terjadi kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Waktu audensi pertama dengan kami, tanggal 23 kemarin, kuwu desa Munjul sepakat untuk memfasilitasi audensi antara masyarakat dengan PT. LMA dan CV. IMS, juga menjabarkan terkait tupoksi Karang Taruna sekaligus menunjukan bukti dokumen perizinan perusahaan galian C tersebut,” tegasnya.

Audensi pertama FPM dengan pemerintah desa Munjul terkait galian C.

Sementara itu, Kuasa Hukum FPM Rudi Setiantono, SH dari Firma Hukum NouRu and Associates mengatakan, apa yang diperjuangkan oleh kliennya tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah desanya agar tidak berdampak kerugian bagi masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi perjuangan teman – teman FPM. Ini adalah satu bentuk kepedulian masyarakat sebagai social control atas persoalan yang terjadi di lingkungannya. Maka dari itu kami akan mendesak secara resmi kepada pemerintah desa, agar bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut – larut dan menimbulkan banyak kerugian kedepan,” jelasnya.

Ditambahkan Rudi, keinginan dari FPM sendiri adalah adanya sebuah tata kelola yang baik terkait sumber daya alam yang ada di desa Munjul, baik itu oleh pemerintah desa ataupun oleh pengusaha. Sehingga harapannya, segala kegiatan usaha di wilayah desa Munjul tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat setempat.

“Selain soal tanggung jawab perusahaan, FPM ini juga sebagai masyarakat ingin mengetahui apakah perusahaan galian C yang ada di desa Munjul, berizin atau tidak. Karena dari persoalan dampak lingkungan yang muncul, masyarakat lah yang akan merasakan dampaknya baik langsung ataupun tidak langsung,” imbuhnya.

Rudi juga mempertanyakan terkait perizinan yang dikantongi oleh dua Perusahaan galian C tersebut. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau belum. Karena menurutnya, dari dua perusahaan tersebut, yang satu hanya membeli tanah kandungannya saja.

“Kalau PT. LMA setahu saya menggali ditanahnya sendiri. Sementara PT. IMS ini patut dipertanyakan karena diduga hanya membeli tanah kandungannya saja kepada masyarakat. Itu pun katanya pembayarannya tidak lancar,” paparnya.

Rudi berharap pemerintah desa Munjul segera merespon untuk segera menghadirkan 2 perusahaan tersebut. Karena menurutnya persoalan lingkungan tersebut adalah hak hajat hidup masyarakat banyak, sehingga tidak bisa dikesampingkan. (is)

- Advertisement -