Diduga Stagnan, GMBI Pertanyakan Kejelasan Kasus BMT Global Insani

Diduga Stagnan, GMBI Pertanyakan Kejelasan Kasus BMT Global Insani

585
0
BERBAGI
Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi dan Jajaran pengurus foto bersama Kasi Intel Wahyu dan Kasi Pidum Luqi usai audensi penanganan kasus perkara BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri, Senin (3/1/2020)

CIREBON (R) – Seperti teka teki, penanganan kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri, masih menjadi misteri. Sejak gelar perkara yang dipublikasikan oleh Polresta Cirebon pada Januari 2019 lalu, perkembangan kasus tersebut masih terlihat samar. Bahkan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya pun menilai, progress penanganan kasus tersebut, diduga stagnan alias jalan ditempat.

Kasus penipuan BMT Global Insani yang sempat menghebohkan itu, dipertanyakan lagi perkembangan dan kejelasannya oleh LSM GMBI Distrik Cirebon Raya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Senin (3/2/2020).

Dalam surat permintaan kegiatan audensi DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya nomor : 003/LSM-GMBI/Distrik-Crb/I/2020 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, LSM GMBI meminta klarifikasi secara tertulis perihal surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon nomor : B-1306/0.2.3.1/Euh/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal pengembalian berkas (P-19)

Serta meminta klarifikasi secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon perihal penyidik Polresta Cirebon telah :,  1.) Melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dari JPU (P-19).
2.) Melakukan pemberkasan dan mengirimkan kembali berkas perkara ke JPU,:
3.) Mengirimkan tersangka dan barang bukti tahap II ke JPU.

Sebagaimana gelar perkara saat itu, Polresta Cirebon telah menetapkan enam tersangka yakni diantaranya HB, HA, YEB, AFB, ASK, dan HJ. Namun sampai per saat ini, tidak ada satupun tersangka yang ditahan dalam proses penyidikan tersebut.

Dalam audensi yang dilaksanakan oleh LSM GMBI Distrik Cirebon Raya dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon titik terang kasus tersebut sudah mulai terlihat. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengaku hanya meregister satu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polresta Cirebon atas kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri.

Sekretaris Distrik DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan perkembangan kasus tersebut ke Polresta Cirebon. Saat itu penyidik yang menangani kasus tersebut mengatakan, penyidik masih terus melakukan inventarisir terhadap sejumlah dokumen barang bukti dan pendataan terhadap total jumlah kerugian dari semua nasabah. Kasus penipuan tersebut diduga telah merugikan uang korban sebesar Rp 77.987.045.000 dengan total jumlah nasabah 4.300 orang.

“BMT Global Insani dibawah naungan PT Surabraja Mandiri, menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa seijin Bank Indonesia, berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Beberapa program yang ditawarkan sebagai modusnya adalah, program simpanan anggota, tabungan aqiqah dan qurban, serta berbagai pembiayaan baik umroh dan haji,” terangnya.

Heri menerangkan, terkait proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan, menurutnya, yang dimaksud dengan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Dikatakannya, Pasal 25 Perkapolri No. 14 tahun 2012 menyebutkan antara lain, pengiriman SPDP dilakukan setelah sebelumnya diterbitkan surat perintah penyidikan oleh atasan penyidik. SPDP yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum sekurang – kurangnya memuat :

Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; Waktu dimulainya penyidikan; Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi yang juga sebagai pelapor kasus tersebut mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan, sudah sejauh mana penanganan perkara BMT Global Insani yang ditangani oleh Polresta Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut. Sebagaimana diketahui, proses penyidikan yang dilakukan penyidik, tidak lepas dari koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal ini adalah JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Perkara BMT Global Insani ini terksesan stagnan dan jalan ditempat. Kami menduga ada satu bentuk unsur kesengajaan bahwa perkara tersebut memang sengaja di ulur – ulur. Kami LSM GMBI hanya meminta satu bentuk kejelasan. Jika kasus tersebut memang dihentikan, silahkan penyidik ataupun pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar status hukumnya jelas,” ungkap Maman.

Dikatakan Maman, saat gelar perkara beberapa waktu lalu, Kapolresta telah mengumumkan sejumlah tersangka. Namun ironisnya, sampai dengan per saat ini, tersangka masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan oleh penyidik Polresta Cirebon. Bahkan SPDP yang teregister di Kejaksaan pun, ternyata hanya satu kali, sepanjang proses penyidikan tersebut berjalan kurang lebih I tahun. Padahal menurutnya, dalam SPDP tersebut juga mengatur waktu tentang lamanya penyidikan suatu perkara.

“Kasus tersebut sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Tentunya di dalam KUHAP mengatur sejumlah tahapan proses penanganan suatu perkara sampai dengan tuntas. Apakah perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti atau sebaliknya, tersangka dipidana berdasarkan bukti – bukti yang cukup,” imbuhnya.

Maman menerangkan, jika dalam waktu dekat belum juga ada kejelasan perihal perkembangan kasus tersebut, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan untuk membuat terang penyelesaian kasus tersebut. Ia berharap dengan dilakukannya gugatan praperadilan, hukum di Kabupaten Cirebon dapat benar – benar ditegakkan tanpa melihat status ataupun drajat seseorang yang menjadi tersangka.

“Masyarakat seringkali menyebut, hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas. Ini adalah istilah dan bentuk ungkapan yang menggambarkan keluhan masyarakat bawah saat ini. Jika benar hukum adalah panglima tertinggi, siapakah yang dia lindungi, rakyat atau kekuasaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Wahyu Oktaviandi mengatakan, Kejaksaan tidak akan pandang bulu dalam setiap kasus yang ditanganinya. Terkait penanganan kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri, kejaksaan hanya bisa menunggu pelimpahan dari penyidik polri kepada Kejaksaan.

“Saat ini yang bisa kami lakukan hanya wait and see, tunggu dan lihat. Karena itu adalah ranahnya Pidum (Pidana umum). Jadi kami menyerahkan proses penyidikannya kepada Polresta Cirebon. Tapi komunikasi dan koordinasi tetap kita jalankan. Karena itu adalah bagian yag tidak bisa dipisahkan,” tutupnya. (tim)

LEAVE A REPLY

16 + 18 =