Diduga Penyaluran BPNT Di Karangreja Ditumpangi Politik, Ini Kata Camat Suranenggala

Diduga Penyaluran BPNT Di Karangreja Ditumpangi Politik, Ini Kata Camat Suranenggala

756
0
BERBAGI
Camat Suranenggala, Masrukhin.

CIREBON (rq) – Penyaluran program Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau yang akrab dikenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Karangreja kecamatan Suranenggala, diwarnai isu politik.

Beredar kabar di tengah masyarakat, penyaluran bantuan sosial berbentuk sembako tersebut, diduga ditumpangi kepentingan politik oleh salah satu calon kuwu, yang erat hubungannya dengan proses penyaluran bantuan dari Kemensos itu.

Ketika dikonfirmasi, Camat Suranenggala Masrukhin membenarkan adanya isu tersebut. Menurutnya hal tersebut wajar mengingat di desa Karangreja sendiri sedang melaksanakan hajat demokrasi yaitu pemilihan kuwu.

“Memang kemarin ada masyarakat yang komplain terkait tempat penyaluran BPNT yang lokasinya di depan rumah salah satu calon kuwu. Jadi mungkin ada masyarakat yang khawatir akan ada penggalangan massa secara besar-besaran dengan memanfaatkan bantuan pemerintah,” ujar Camat Masrukhin diruang kerjanya, Kamis (11/11).

Terkait tempat pelaksanaan penyaluran sendiri, menurut Camat, memang tidak diatur oleh pemerintah kecamatan, melainkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaksanaan bantuan tersebut dilakukan di e-warung desanya masing-masing.

“Dari dulu sebelum adanya pilwu juga penyalurannya memang disitu. Mungkin karena sekarang sedang pilwu saja, jadi masyarakat khawatir dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” jelasnya.

Camat Masrukhin, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan penyaluran program bantuan pemerintah, dengan proses pemilihan kuwu yang sedang berlangsung di desa Karangreja. Karena menurutnya proses penyaluran bantuan sosial pemerintah tersebut, berbeda dengan proses pemilihan kuwu.

“Jadi mohon jangan dikait-kaitkan. Karena itu berbeda. Ya selama tidak menyalahi juknis tentunya. Kalau seandainya (penyalurannya) dipindah di desa, malah tidak boleh. Karena itu e-warung. Jadi silahkan tinggal dipantau saja penyalurannya, ditumpangi politik atau tidak. Misalkan, nanti milih ini ya. Silahkan kalau ada laporkan,” terangnya.

Camat juga menambahkan, jika seandainya ada ancaman kepada penerima bantuan yang karena perbedaan pilihan calon kuwu, lalu diancam bakal dicoret atau dinonaktifkan sebagai penerima bantuan, silahkan masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah.

“Kalau bantuan BPNT ini tidak disalurkan cuma karena persoalan politik pilwu, justru salah. Kan kasihan masyarakat yang dapat bantuannya. Saya bilang juga ke TKSKnya, jangan kait-kaitkan penyaluran bantuan dengan pilwu, yang kasihan itu masyarakat. Yang penting bagikan sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Sementara itu terkait, pencoretan atau pemberhentian penerima bantuan oleh pemerintah desa, menurut Camat ada mekanisme yang mengatur. Jadi pemerintah desa tidak bisa serta merta menghapus data atau menonaktifkan status penerima bantuan, tanpa adanya dasar yang jelas.

“Kalau untuk menghapus data penerima, saya rasa tidak gampang. Kecuali penerima bantuan itu meninggal dunia. Kalau mengusulkan penerima baru, memang bisa. Tapi itu pun juga harus melalui tahapan-tahapan. Ada prosesnya. Menonaktifkan pun sama, tidak bisa sepihak. Harus dasarnya kuat. Misalnya meninggal atau mengundurkan diri secara sukarela, dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kepemilikan e-warung desa Karangreja yang ternyata milik anak calon kuwu H. Taufik yang juga menjabat kuwu Karangreja sebelumnya, Camat mengaku yang mengusulkan e-warung itu bukanlah dari kecamatan, melainkan dari pemerintah desa langsung ke bank penyalur bantuan yang ditunjuk pemerintah yaitu BNI.

“Yang merekomendasikanya kan desa langsung ke BNI, tidak melalui kecamatan. Jadi mestinya yang menjawab itu BNI. Kalau sekarang warungnya tutup atau tidak berjualan lalu yang punya anaknya kuwu, mending BNI yang menjawab, karena secara teknisnya yang mengatur BNI,” pungkas Camat Suranenggala.

Sementara itu, perwakilan pemilik e-warung Karangreja Supriyanto ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa e-warung Iklimah desa Karangreja merupakan anak dari kuwu H. Taufik dan sekarang sedang mencalonkan diri lagi sebagai kuwu desa Karangreja.

“Sebelum menjadi agen e-warung itu, memang dari dulu sudah punya warung atau tokoan. Nama pemilik e-warungnya Iklimah yaitu anaknya kuwu. Sebelum jadi kuwu juga sudah punya warung,” jelasnya.

Menurutnya juga selama penyaluran di desa Karangreja semuanya dilaksanakan sesuai aturan. Semua komoditasnya sesuai, baik dari jenis dan jumlah yang dibagikan sama dengan saldo atau bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.

“Alhamdulillah kami menyalurkan sesuai dengan yang masyarakat dapat. Kalau dapatnya dua bulan, disalurkan dua bulan. Berasnya 10 kilo kita salur sepuluh kilo, ayam sekilo diberikan sekilo. yang lainnya juga sama, telor, buah sekilo. Jadi tidak ada masalah,” terangnya.

Sedangkan terkait isu politik, menurut Supriyanto itu hal yang wajar mengingat suasana di desa Karangreja sedang berlangsung pemilihan kuwu. Perbedaan pilihan masyarakat itu biasa, sehingga berbagai ke khawatiran muncul ditengah masyarakat.

“Memang dari dulu juga penyaluran bantuannya disini. Cuma karena sekarang ramai pilwu, jadi dikaitkan dengan pencalonan kuwu Taufik. Karena disalurkannya dekat rumah kuwu sih, jadi disangkanya memanfaatkan bantuan untuk kepentingan politik kuwu Taufik,” pungkas Supriyanto. (is)

- Advertisement -