Diduga Palsukan Dokumen, LSM BARET Bakal Polisikan Oknum Kuwu

Diduga Palsukan Dokumen, LSM BARET Bakal Polisikan Oknum Kuwu

529
0
BERBAGI
Ilustrasi : pemalsuan dokumen negara

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (LSM BARET) DPW Cirebon Raya, bakal mempolisikan oknum Kuwu di Kecamatan Astanajapura, karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen penerima bantuan sosial.

Ketua DPW LSM BARET Cirebon Raya, Satori kepada Republiqu mengungkapkan, dugaan pemalsuan yang dilakukan oknum Kuwu berinisial S tersebut, erat kaitannya dengan penerimaan bantuan sosial, khususnya untuk program prioritas bagi nelayan dari Kemensos RI.

“Kami menduga pemalsuaan dokumen negara itu terindikasi sebagai pensiasatan bantuan sosial khusus nelayan, supaya bisa dialihkan kepada yang bukan penerimanya. Data semua sudah kita pegang. Termasuk kesaksian korban pemalsuan dokumen kependudukan tersebut, yang merasa tidak pernah mengajukan permohonan surat apapun ke pemerintah desa,” ungkapnya, Sabtu (19/9/2020).

Dikatakan Satori, modusnya adalah dengan menerbitkan surat keterangan KTP sementara, yang menyatakan bahwa penerima bantuan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki KTP elektronik. Lalu selanjutnya, menurut Satori, bantuan tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan si penerima bantuan oleh pihak pemerintah desa sesuai dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PT. POS Indonesia.

Advertorial

“Pensiasatan itu tujuaannya agar si penerima bantuan, tidak mengetahui telah mendapatkan bantuan program khusus nelayan dari Kemensos. Itu diakui lantaran penerima bantuan tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari PT. POS, padahal data dan alamatnya tercantum dalam surat pemberitahuan itu,” jelasnya.

Dengan dasar itulah, Satori bersama dengan LSM BARET DPW Cirebon Raya akan mepolisikan oknum kuwu berinisial S tersebut dengan tuduhan pemalsuan dokumen negara sesuai pasal 264 KHUP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

“Jenis dokumen yang dipalsukan kan ini adalah surat keterangan atau akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak. Kami akan melaporkan dugaan pelanggaran sesuai pasal 264 KUHP, ancaman hukumannya maksimal 8 tahun penjara,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

19 − eleven =