Diduga Langgar Protokol Covid-19, Warga Polisikan Ketua DPRD Kab. Cirebon

Diduga Langgar Protokol Covid-19, Warga Polisikan Ketua DPRD Kab. Cirebon

313
0
BERBAGI
Warga asal Kanci Astanajapura Kabupaten Cirebon, Deden Iskandar, usai mempolisikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon perihal dugaan melanggar protokol kesehatan.

CIREBON (rq) – Aksi ratusan kuwu (kepala desa, red) yang menghadiri undangan halal bi halal Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi, pada Senin (8/6/2020) lalu, kini berbuntut panjang.

Pasalnya, diduga undangan halal bi halal tersebut, tidak mematuhi himbauan pemerintah sesuai standar protokol kesehatan dalam masa penanganan pandemi Covid-19.

Acara halal bil halal di gedung perwakilan rakyat tersebut, berujung kegaduhan. Ratusan kuwu yang hadir, tak lagi menghiraukan standar protokol kesehatan ditengah masa pandemi Covid-19.

Atas kejadian tersebut, seorang warga asal Kanci kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon, Deden Iskandar, mempolisikan Ketua DPRD kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi, yang diduga lalai dalam menjalankan anjuran pemerintah dengan menggelar acara halal bi halal ditengah masa pandemi.

“Dimana-mana masyarakat dilarang berkerumun. Dilarang menggelar resepsi pernikahan. Panggung hiburan ditutup. Wajib memakai masker. Social Distancing, jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Tapi ini kok seorang pemimpin wakil rakyat, Ketua Dewan, malah mengadakan halal bi halal. Apakah protokoler kesehatannya sudah dicabut atau belum,” ujarnya, Selasa (16/6/2020).

Deden mengaku, kedatangannya ke Polresta Cirebon semata-mata atas dasar kekecewaannya sebagai masyarakat biasa, yang patuh terhadap anjuran pemerintah. Menurutnya, masyarakat seolah-olah harus taat menjalankan anjuran pemerintah, sementara para pejabat tinggi birokrasi, bisa melakukan apa saja sesuka-sukanya.

“Apa yang terjadi kemarin di gedung wakil rakyat itu, bagi saya sangat memalukan. Masyarakat dipertontonkan aksi kegaduhan para wakilnya di birokrasi pemerintahan. Bahkan kejadian tersebut sampai viral di media sosial. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakjelasan ditengah masyarakat. Apalagi masih dalam situasi pandemi Covid-19,” paparnya.

Diakui Deden, terkait pengaduan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan salah ucap, anggota dewan Aan Setiawan. Menurutnya, pengaduan itu murni atas inisiatifnya menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan Aan. Ini murni aspirasi saya sebagai masyarakat biasa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah,” jelasnya.

Dikatakan Deden, inisiatif Ketua Dewan mengadakan halal bi halal dengan mengundang para kuwu langsung adalah keputusan yang kurang tepat. Pasalnya saat pelaksanaannya itu, masih dalam siatuasi pandemi dan rapat pemerintahan pun masih dilakukan secara online.

“Presiden saja, tidak berani open house. Halal bi halalnya lewat online. Ini kok Ketua Dewan Kabupaten Cirebon, malah ngundang kuwu hadiri acara halal bi halal. Kan lucu. Kenapa sih gak lewat online. Harusnya bisa video call lewat aplikasi rapat. Jaringan internet di Cirebon kan sudah bagus,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

13 + 3 =