Camat Astanajapura Tidak Tahu Menahu Soal Dana Kompensasi Kanci Kulon

Camat Astanajapura Tidak Tahu Menahu Soal Dana Kompensasi Kanci Kulon

253
0
BERBAGI
Kantor Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Dugaan adanya penyalahgunaan anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) Kanci Kulon yang bersumber dari dana Kompensasi jaringan SUTET PT. CEPR pada Agustus 2019 lalu, masih menjadi tabir tersembunyi.

Pasalnya, Camat Astanajapura selaku pembina desa di wilayah Kecamatan Astanajapura mengaku tidak pernah mendapatkan salinan atau tembusan perihal hasil musyawarah desa (musdes) Kanci Kulon yang menerangkan tentang penggunaan dana Kompensasi jaringan SUTET tersebut.

Camat Astanajapura, H. Mahmud Iing Tajudin kepada Republiqu.com mengaku tidak tahu menahu soal dana kompensasi jaringan SUTET di desa Kanci Kulon sebesar Rp 534 juta tersebut. Ia bahkan meminta kepada Republiqu.com untuk klarifikasi langsung ke pemerintah desa Kanci Kulon.

“Tidak ada sebuah kewajiban hasil musdes dilaporkan ke Kecamatan. Itu kan dokumentasi pemerintahan desa. Musdes itu produk tertinggi desa. Soal (masalah) itu kalau tidak salah sudah ditangani oleh Inspektorat. Tanya saja langsung ke pemdes jangan ke Kecamatan,” ungkapnya di kantor Kecamatan Astanajapura, Rabu (15/7/2020).

Camat Iing juga mengaku, terkait persoalan tersebut tidak ingin memberikan statemen yang salah dan lebih belajar untuk bijaksana. Ia juga menegaskan tidak ada salinan ataupun tembusan hasil musdes desa Kanci Kulon soal dana Kompensasi tersebut ke Kecamatan.

“Saya kasih tau ya mas. Bukan cuma Kanci Kulon saja ya. Saya pindah ke sini itu tahun 2017 awal. Proses atau tahapan penentuan tapak tower itu tahun 2016. Saya masih di Karangwareng. Di 2017 awal, saya pindah ke Kecamatan Astanajapura, alhamdulillah tidak pernah mendengar, proses ganti rugi, tahapan pencairan atau apa-apa. Tidak pernah tahu. Ternyata ada kompensasi atau ganti rugi, saya tidak pernah tahu, alhamdulillah,” paparnya.

Terkait ketidaktahuannya tersebut, Camat Iing mengaku tidak menyalahkan siapa-siapa, baik pemerintah desa, pengembang, ataupun PLN yang tidak memberitahukan ke Kecamatan. Mungkin menurutnya, terkait persoalan tersebut sudah ada komunikasi atau transaksi antara owner (perusahaan) dengan masyarakat.

“Saya bersyukur, artinya tidak ada permasalahan. Saya tahunya itu setelah di 2019 kedatangan Inspektorat tentang persoalan itu. Saya sampai kaget. Ini tidak dibuat-buat. Bahkan saya segera menggelar rapat di Kecamatan, barangkali saja ada yang kelupaan atau tidak melaporkan ke saya soal proses tahapan itu. Tapi memang benar nyatanya tidak ada,” jelasnya.

Terkait pemberitaan tersebut, Camat Iing juga menganggap bahwa pemberitaan tersebut sudah basi. Ia mengatakan bahwa permasalahan itu sudah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon. Namun ketika diklarifikasi perihal proses perkembangannya, ia mengaku tidak mengetahui sudah sejauh mana proses penanganannya.

“Kalau masalah proses pemeriksaan di Inspektorat, bukan kewenangan saya. Silahkan tanyakan saja ke pemerintah desa kalau perlu ke Inspektoratnya langsung,” pungkasnya. (wa)

LEAVE A REPLY

twelve + 2 =