Buruh Yamakawa Tuntut Pemerintah Peduli Nasib Korban PHK

Buruh Yamakawa Tuntut Pemerintah Peduli Nasib Korban PHK

311
0
BERBAGI
Buruh Yamakawa korban PHK terus berjuang menuntut pesangon, pemerintah seolah tak peduli kepada nasib wong cilik.

CIREBON (rq) – Aksi turun ke jalan yang dilakukan Pekerja korban PHK tanpa pesangon PT. Yamakawa Rattan Industry Plumbon, masih terus berlanjut. Tindakan tersebut merupakan bentuk protes atas keputusan perusahaan, yang di nilai tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Abdul Rois selaku koordinator aksi mengatakan, pihaknya akan terus berorasi turun ke jalan, sampai apa yang menjadi tuntutan mereka, berupa hak pesangon diberikan sesuai aturan. Bahkan sebelum aksi tersebut, pihaknya juga menggelar aksi di depan pabrik dan juga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon serta pemerintah Kecamatan Plumbon.

“Ini adalah bentuk protes kami atas PHK sepihak perusahaan tanpa pesangon. Kami akan terus lakukan sampai pemerintah dan masyarakat tahu, bahwa kami menuntut keadilan. Hasil audiensi kemarin dengan DPRD Kabupaten Cirebon juga dengan pemerintah Kecamatan Plumbon, belum ada jawaban yang memuaskan bagi kami,” jelasnya.

Rois memaparkan, saat ini pihaknya tengah menanti tindakan kongkrit dari pemerintah Kabupaten Cirebon kepada perusahaan. Sejak di PHK sampai saat ini, Rois mengaku tidak memliki pekerjaan, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Kami cuma menuntut hak kami, bukan yang lain. Jadi apa yang kami lakukan adalah wajar. Pesangon adalah hak kami yang harus dibayarkan perusahaan. Sejak kami di PHK, sampai saat ini tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami.” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPC GRIB kabupaten Cirebon, Edi Sukardi mengaku, akan terus melakukan pendampingan terkait tuntutan karyawan PT Yamakawa yang terkena PHK. Ia juga menanti langkah dan keberanian pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menindak pihak perusahaan yang dinilai melanggar tersebut.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntutannya terealisasi. Kami juga dalam waktu dekat, akan kembali beraudiensi dengan DPRD maupun pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk meminta langkah kongkrit dari pemerintah mengenai tuntutan kami,” tandasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

3 − two =