BPN Kab. Cirebon Optimis Target 61 Ribu Sertifikat Tercapai

BPN Kab. Cirebon Optimis Target 61 Ribu Sertifikat Tercapai

1348
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Jumlah penerima bantuan program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pengganti Prona, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data, hingga akhir Desember 2017 kemarin, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran sejumlah 5.220.509 bidang tanah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional.

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cirebon, Riswan Suhendi SH mengatakan, Presiden Jokowi melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang,  mentargetkan 7 juta sertifikat pada tahun 2018 ini, untuk seluruh Indonesia.

“Targetnya 2018 itu sebanyak 7 juta secara nasional. Di Jawa Barat sebanyak 1,2 juta bidang dan di Kabupaten Cirebon mendapat alokasi sebanyak 61.200 bidang. Jumlah tersebut terdiri dari 60.300  bidang PTSL dan 900 bidang LINTOR, seperti UKM, nelayan dan sektor pertanian,” ujarnya, Rabu (28/2).

Dikatakannya, dari jumlah 60.200 bidang tanah, terbagi di 20 kecamatan dan 50 desa di Kabupaten Cirebon. Sampai dengan saat ini, pihak BPN Kabupaten Cirebon, sedang melakukan penyuluhan di desa dan sebagian lainnya, sedang dilakukan pengukuran oleh petugas di lapangan.

“Pada tahun 2017 kemarin, pelaksanaan PTSL dibagi dua tahap. Yang pertama 10.500 bidang dan tahap kedua 20.000 bidang. Sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahap pertama, sebagian besar sudah diserahkan. Dan untuk tahap kedua, sedang dalam proses. Untuk penyerahannya, kita menunggu sampai semuanya selesai,” jelasnya.

Kepala BPN/ATR Kabupaten Cirebon Riswan, menerangkan sedikit tentang perbedaan Program Prona dan PTSL, yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, program Prona hanya sebatas pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah, sementara PTSL, lebih pada pendataan global seluruh bidang tanah dan cakupannya sangat luas.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Riswan Suhadi SH, memberi sambutan saat acara Sosialisasi Program PTSL

“Dalam PTSL, sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu K1, K2, K3 dan K4. K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear, sehingga dapat diterbitkan sertifikat. K2 artinya status tanah tersebut sengketa, sehingga hanya dicatat dalam buku tanah. Sementara, K3 artinya status subyek tanahnya, belum memenuhi syarat, sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, namun perlu perbaikan informasi pada peta,” ungkapnya.

Dijelaskan Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Riswan Suhadi, Presiden Jokowi pernah mengatakan, jumlah seluruh bidang tanah yang terdapat di Indonesia, berjumlah 146 juta bidang tanah. Sementara sampai saat ini, baru 46 juta bidang tanah yang sudah dilakukan pendataan.

“Jumlahnya itu memang sangat fantastis. Makanya presiden menargetkan sampai tahun 2025, jumlah tersebut harus rampung. Kami optimis target tersebut bisa tercapai, tak terkecuali target di Kabupaten Cirebon. Mudah – mudahan, dengan semangat dan kerja keras, semuanya bisa terselesaikan,” harapnya.

Perihal pelaksanaan teknis program tersebut, pihaknya menjelaskan, bahwa peraturan tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 2018 Tentang Percepatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh kawasan Republik Indonesia. Dalam Inpres tersebut, melibatkan sejumlah menteri, Jaksa Agung dan Kapolri.

“Peraturannya ada, jelas diterangkan dalam Inpres. Sementara soal biaya pengurusan yang timbul, diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Desa PDT. Jumlahnya variatif. Untuk di Jawa dan Bali hanya boleh dipungut maksimal 150 ribu rupiah, yang meliputi materai, patok dan biaya lainnya,” pungkas Kepala BPN.

Sementara itu terkait mekanisme pelaksanaan di lapangan, Kepala Sub Bagian Bidang Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Anita Rosanti, sedikit menerangkan, Penetapan target lokasi ditentukan oleh BPN dan telah mendapat persetujuan kepala kantor.

“Mekanismenya, petugas BPN yang sudah dibentuk oleh Kepala Kantor,  melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, yang dihadiri oleh seluruh kepala desanya, tentang kesiapan program PTSL yang akan dilaksanakan. Bagi Kecamatan yang desanya sudah siap, untuk menjalankan program PTSL, kemudian akan diajukan dan dilaporkan kepada kepala BPN,” pungkasnya. (Isno)

Salah satu bentuk sosialisasi BPN Kabupaten Cirebon terkait Program PTSL yang saat ini sedang berjalan.

LEAVE A REPLY

18 − thirteen =