Bimtek Pengelolaan Pangan Lokal Libatkan PKK

Bimtek Pengelolaan Pangan Lokal Libatkan PKK

586
0
BERBAGI

CIREBON (R) – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pengelolaan Pangan Lokal, dengan melibatkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, Selasa (3/7/2018).

Ketua Tim Penggerak PKK, H. Wahyu Tjiptaningsih Sunjaya mengatakan, peran PKK dalam kegiatan bimtek ini adalah sebagai pendorong program pemerintah agar dapat tersosialisasi dan terealisasi oleh masyarakat.

“Program PKK merupakan implementasi dari program – program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan harapan apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat terlaksana di masyarakat,” terangya.

Dikatakan Ketua TP PKK, Bimtek pengelolaan pangan lokal tersebut adalah salah satu program pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

“Ini adalah salah satu program Bupati Cirebon, yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk hidup sehat dan cerdas. Tak terkecuali bagi daerah rawan pangan yang ketersedian kebutuhan pangannya terbatas,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, H. Muhidin mengungkapkan dengan melibatkan PKK dalam kegiatan Bimtek tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan program pemerintah, bisa terealisasi dengan baik di masyarakat.

“Dalam kegiatan ini 40 perwakilan PKK tingkat kecamatan dan 40 perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT), kita undang untuk mengikuti bimtek. Tujuannya agar peran serta mereka, dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program tersebut,” jelasnya.

Dikatakan H. Muhidin, dari 412 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Cirebon, masih terdapat daerah rawan pangan. Berdasarkan data tahun 2017, ada 11 desa yang menyandang predikat rawan pangan, diantaranya desa Serang, Kudukeras, Kudumulya, Ujunggebang, Cipeujeuh Wetan, Sinarancang, Lemahabang, Sarabau, Gempol dan desa Walahar.

“Indikator penilaian rawan pangan dilihat dari ketersediaan pangan dan lahan pertanian yang tersedia dalam suatu wilayah. Jika masyarakat masih sulit memperoleh kebutuhan pangan, ini adalah peran serta pemerintah untuk menyediakan kebutuhannya,” pungkas H. Muhidin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. (Ris)

Penyunting : Wanto

LEAVE A REPLY

3 + six =