ASN Foto Bareng Calon Bisa Kena Sanksi

ASN Foto Bareng Calon Bisa Kena Sanksi

645
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang jatuh pada 27 Juni 2018, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau untuk berhati – hati dalam mengambil keputusan. Khususnya dalam hal menentukan calon kepala daerah yang menjadi pilihannya.

Hal tersebut diungkapkan anggota Panwaslu Kabupaten Cirebon Rahmat Hidayat kepada Republiqu di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Rahmat, Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang – Undang ASN tidak boleh terlibat ke dalam politik praktis, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

“Peraturan yang lebih tegas lagi terhadap netralitas ASN, terdapat pada pasal 9 (ayat 2) UU ASN yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” tegas Rahmat.

Diterangkannya, jenis- jenis kegiatan politik sebagai pelanggaran netralitas ASN diantaranya adalah, keikutsertaan pegawai PNS / ASN dalam pelaksanaan kampanye, pegawai PNS menjadi peserta kampanye dengan menggunakan Atribut Partai atau atribut PNS.

“ASN yang memiliki jabatan atau kebijakan, juga dilarang berkampanye mendukung salah satu calon dengan mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya dan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye,” terangnya.

Ditambahkan Rahmat, ASN juga dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye, serta mengadakan suatu kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

“Pegawai PNS tidak boleh mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mendukung salah satu calon,” ujarnya.

Dijelaskannya juga, PNS dilarang menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan pemilukada tanpa izin dari atasan langsung.

“Larangan itu sesuai dengan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Surat tersebut ditandatangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada 27 Desember 2017,” jelasnya.

Menurut Rahmat, larangan itu sudah jelas dan menyentuh hal-hal yang sederhana menyangkut netralitas ASN. Selain berfoto bersama petahana, ASN juga dilarang menghadiri deklarasi calon, memasang baliho, mengunggah dan menanggapi komentar atau foto pasangan tertentu, serta menyebarluaskan foto bakal calon tertentu di sosial media.

“ASN juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai simbol keberpihakan,” terang Rahmat.

Dirinya mengaku panwaslu kabupaten Cirebon, akan fokus pada pemilihan dengan calon petahana. Bila ada calon petahana, katanya, persoalan netralitas ASN menjadi perhatian khusus.

“Bila menemukan pelanggaran, panwaslu akan memberikan rekomendasi pada pejabat yang berwenang. Nanti mereka yang menentukan sanksi apa yang diberikan kepada ASN tersebut. Apakah peringatan keras atau sampai pemberhentian, itu akan kami kawal keputusannya,” tutur Rahmat. (Isno)

LEAVE A REPLY

1 × 1 =