Alfamart Cirebon Gatewaye Bodong, Satpol PP Diminta Tegas

Alfamart Cirebon Gatewaye Bodong, Satpol PP Diminta Tegas

420
0
BERBAGI
Diduga minimarket Alfamart yang berlokasi di Cirebon Gateway depan RS Mitra Plumbon belum mengantongi Izin dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Sebuah minimarket yang berlokasi di Cirebon Gateway, belum memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tim Republiqu mencoba menggali informasi kepada pemerintah desa Karangasem kecamatan Plumbon. Hasilnya benar, bahwa pemerintah setempat tidak mengetahui minimarket tersebut telah memiliki Ijin.

Berdasarkan hasil investigasi, ternyata Satpol PP pun telah bergerak dalam rangka penegakkan aturan. Melalui surat Satpol PP Nomor 503/ 613 / Gakperunda, mengeluarkan teguran satu, pada pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, tbk selaku pemilik merk Alfamart.

Dalam surat tersebut Satpol PP Kabupaten Cirebon meminta kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, tbk (Alfamart), untuk segera memproses perizinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Abdullah, As mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Cirebon.  Namun ia meminta Satpol PP untuk bertindak tegas. Menurutnya, dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setiap usaha yang tidak memiliki izin, harus berhenti sementara sebelum dokumen perizinan usahanya lengkap.

“Saya mendukung Satpol PP dalam menegakan aturan. Tapi perlu dicatat, Satpol PP juga punya kewenangan untuk menutup operasional usaha selama pelaku usaha belum memiliki izin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” tegasnya, Minggu (7/6/2020).

Abdullah juga meminta kepada Satpol PP supaya tidak masuk angin. Pasalnya, dalam sebuah usaha, apalagi skala besar, dimungkinkan tidak lepas dari adanya intervensi ataupun desakan dari pihak internal maupun eksternal, untuk melunakan aturan yang sudah ditetapkan.

“Lobi – lobi kemungkinan pasti ada. Disinilah saya berpendapat agar pemerintah lebih mengedepankan aturan dibandingkan kedekatan emosional. Jangan ada bahasa kewajaran dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pemerintah juga wajib menjaga marwah sebagai pelaksana ketatanegaraan,” jelasnya.

Dikatakan Abdullah, investasi memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memutar roda ekonomi. Tapi menurutnya, itu tidak serta merta membolehkan para pelaku usaha bertindak sesukanya, tanpa mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Negara NKRI ini negara hukum. Ikuti aturan prosedur sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Tindak tegas oknum-oknum yang tidak patuh. Jangan beri ruang bagi para pelanggar aturan. Satpol PP sebagai penegak aturan, jangan coba main-main dengan aturan yang sudah dibuat. Hukum tetaplah hukum,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

17 − 5 =