92 Sertifikat PTSL Desa Karangasem Dibagikan, Biayanya Rp 150 Ribu

92 Sertifikat PTSL Desa Karangasem Dibagikan, Biayanya Rp 150 Ribu

348
0
BERBAGI
Kuwu Karangasem Kecamatan Karangwareng, Heriyanto (kanan) mendampingi Toyamah (kiri) saat menerima sertifikat PTSL dari BPN.

CIREBON (rq) – Pemerintah Desa (Pemdes) Karangasem, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon bersama BPN RI Kabupaten Cirebon bagikan 92 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari 595 jumlah keseluruhan kepada warga setempat, di Balai Desa Karangasem, Rabu (10/06/2020).

Kuwu Desa Karangasem, Heriyanto, kepada media mengatakan, pembagian sertifikat tersebut merupakan hasil dari program tahun lalu. Hanya saja menurutnya, karena satu dan lain hal, jadi baru bisa dibagikan sekarang.

“Saat ini kami melaksanakan pembagian Program PTSL kepada warga sebanyak 92 dari total keseluruhan 595 dan program ini merupakan Program PTSL Tahun 2019,” ujarnya disela-sela pembagian berlangsung.

Heriyanto berharap, program tersebut secara keseluruhan dapat terselesaikan dalam waktu dekat, sehingga dapat bermanfaat bagi warga yang mempunyai kepentingan mendesak.

Saat di singgung soal biaya yang dibebankan kepada warga, Heriyanto mengaku pihaknya berpedoman mengikuti aturan pemerintah senilai Rp 150.000 sesuai dengan SK 3 menteri.

Sementara itu, Ketua Tim 4 Ajudikasi Kabupaten Cirebon, Nasir Baisaku, A.Ptnh menjelaskan, sebelumnya pembagian sertifikat tersebut sudah dilakukan bertahap di beberapa desa di Kabupaten Cirebon.

“Program ini dilaksanakan secara bertahap. Baru enam desa yang sudah dibagi, dan untuk Desa Karangasem yang baru bisa diselesaikan sebanyak 92 dari total pengajuan seluruhnya 595. InsyaAllah, sisanya dapat terselesaikan seluruhnya paling lambat pertengahan bulan Agustus tahun 2020,” Ucap Nasir.

Pembagian sertifikat ini, lanjut Nasir,  kami tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah dalam rangka mencegah serta memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, mengenai pelayanan di Kantor BPN, ia mengatakan saat ini BPN hanya membuka pelayanan pendaftaran secara online, untuk peralihan hak dan pengambilan produk yang sudah jadi. Itu pun menurutnya secara terbatas hanya 5 pemohon yang diperbolehkan masuk ke kantor BPN.

Sementara untuk pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah adat, masih ditutup dalam waktu yang belum ditentukan.

Ditempat yang sama, Toyamah (63 Tahun) Salah satu warga setempat peserta program PTSL mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

“Saya sangat beterimakasih dengan adanya program pemutihan ini. Karena selain biayanya sangat murah, hanya sebesar seratus limapuluh ribu, tentunya sangat membantu kami sebagai masyarakat untuk memiliki Data kepemilikan tanah secara sah,” pungkasnya. (on)

LEAVE A REPLY

18 − twelve =