Yomart Palimanan Dilaporkan, Izinnya Diduga Tidak Sesuai Perda

Yomart Palimanan Dilaporkan, Izinnya Diduga Tidak Sesuai Perda

556
0
SHARE
Minimarket Yomart Palimanan yang dilaporkan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, karena diduga perizinannya tidak sesuai Perda.

CIREBON (R) – Permasalahan toko modern di Kabupaten Cirebon, perihal dugaan pelanggaran perizinan, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, permasalahan administratif tersebut menyasar ke salah satu toko modern atau minimarket di wilayah Palimanan, tepatnya adalah minimarket Yomart Palimanan.

Berdasarkan audensi yang dilakukan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, bersama dengan Satpol PP dan Dinas Teknis lainnya, terkait Perizinan toko modern di Kabupaten Cirebon, muncul nama minimarket Yomart Palimanan, yang disebut – sebut perizinannya tidak sesuai dengan peraturan perUndang – Undangan Daerah yang berlaku.

Dalam sesi Audensi, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi, berulang – ulang menyampaikan dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh minimarket Yomart Palimanan. Maman menyebut, perizinan Yomart Palimanan tidak sesuai Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

“Jika berbicara soal PerUndang – Undangan Daerah, kami ingin kepastian hukum, apakah perizinan Toko Modern yang cuma memiliki SIUP dilegalkan atau justru melanggar. Karena di dalam Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 22, sudah jelas mengatur bahwa toko modern atau minimarket harus memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Ini harus jelas, karena menyangkut peraturan dan kepastian hukum,” jelas Maman dalam forum Audensi di kantor Satpol PP, Senin (28/1/2019).

Maman menambahkan, jika Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, diberlakukan setelah terbit Perbup yang dikeluarkan pada tahun 2015, seharusnya tidak ada lagi perizinan minimarket yang tidak memiliki IUTM, sejak tahun 2015 sampai sekarang. Namun faktanya, di lapangan masih ditemukan banyak minimarket ataupun toko modern yang dokumen perizinannya hanya memiliki SIUP. Bahkan tidak sedikit juga yang belum mengantongi izin.

“Kami datang beraudensi disini adalah untuk menuntut pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Satpol PP, untuk bertindak tegas menegakkan peraturan PerUndang – Undangan Daerah. Termasuk juga Toko Modern atau minimarket yang Bodong. GMBI sepakat mendukung pembangunan daerah. Tapi GMBI akan lawan pengusaha yang merugikan dan menghambat kemajuan daerah Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Maman juga meminta kepastian, terkait penindakan Yomart Palimanan yang sudah GMBI laporkan secara resmi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. Ia berharap, permasalahan perizinan tersebut menjadi bahan evaluasi, baik oleh Satpol PP maupun Dinas atau OPD lain. Sehingga Peraturan serta PerUndang – Undangan Daerah dapat benar – benar ditegakkan.

“Peraturan adalah landasan hukum untuk mengatur keberlangsungan kehidupan bernegara. Jika peraturan sudah tidak diperdulikan, maka kehancuran akan terjadi dimana – mana. Intinya, kami GMBI sebagai lembaga yang berplakat bela negara, memegang teguh pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Peraturan harus ditegakkan. NKRI harga mati,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi ucapan Ketua GMBI Maman Kurtubi, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Dini Dinarsih menjelaskan, perihal Peraturan PerUndang – Undangan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014, memang benar mengatur ketentuan tentang Perizinan Toko Modern atau minimarket. Namun ada juga pasal lainnya, yang juga berkaitan tentang perizinan toko modern.

“Jika kita mengacu pada Pasal 22 Perda Nomor 7 Tahun 2014, memang diwajibkan pengusaha toko modern memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Tapi ada pasal lainnya yaitu pasal 44 Ayat (1) sampai Ayat (3) Ketentuan Peralihan, pada intinya, perusahaan diberikan kesempatan khususnya toko modern, agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Paling lambat pada saat herregistrasi perlima tahun sekali,” jelasnya.

Terkait pelaporan Yomart Palimanan, Dini mengaku dinasnya masih mendalami peraturannya dan penerapan pasal – pasalnya. Itu karena menurutnya ada pasal lain yang membolehkan penggunaan SIUP selama toko modern itu telah memiliki izin, dipersamakan dengan IUTM sampai batas waktu herregistrasi ulang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai (3) Perda Nomor 7 Tahun 2014.

“Jadi setelah kami lihat dari dokumen perizinannya, masa berlaku izin Yomart Palimanan sampai dengan tahun 2020. Masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan IUTM, pada saat herregistrasi nanti. Karena di ketentuan peralihan Pasal 44 dipersamakan seperti IUTM. Adapun jika dinas teknis berpandangan lain, kami akan menyampaikan setelah ada keputusan yang bersifat tetap. Apapun tindakannya, kami serahkan kepada dinas teknis yang membidanginya,” pungkas Dini mengakhiri. (is/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

19 − 16 =