Yoga Soroti Dugaan Mafia BPNT, Minta Bupati Dan Sekda Bertindak

Yoga Soroti Dugaan Mafia BPNT, Minta Bupati Dan Sekda Bertindak

317
0
BERBAGI
Yoga Setiawan SE, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI Perjuangan dari partai Hanura.

CIREBON (rq) – Menyikapi pemberitaan LSM GMBI Cirebon Raya terkait carut marut pelaksanaan BPNT dan adanya dugaan mafia pengadaan komoditas BPNT di Kabupaten Cirebon, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Yoga Setiawan ikut angkat bicara.

Menurut dewan muda ini, berdasarkan hasil informasi dan fakta di lapangan yang ia peroleh, memang dugaan tersebut benar adanya. Apa yang dikatakan Ketua LSM GMBI Cirebon Raya menurutnya memang terjadi kesemerawutan dalam pengelolaannya di Kabupaten Cirebon.

“Kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, sudah berkomitmen dengan pak Bupati, dengan Pak Sekda, yang juga selaku Ketua Tikor (tim koordinasi) tingkat daerah, untuk tuntas menyelesaikan terkait semerawutnya persoalan program BPNT di Kabupaten Cirebon,” jelas Yoga kepada Republiqu, Jumat (20/11/2020).

Dikatakan Yoga, jika melihat daerah tetangga Kabupaten Cirebon, yang notabene luas wilayahnya hampir sama, pelaksanaan bantuan tersebut bisa berjalan dengan kondusif. Menurutnya salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kuningan.

“Di Kabupaten Kuningan, Pemerintahnya itu berperan aktif dan hadir ditengah – tengah program tersebut. Saya mengharapkan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga bisa hadir dan turut serta memfasilitasi terkait dengan carut marutnya program (BPNT) tersebut,” ujarnya.

Sementara terkait adanya dugaan mafia pengadaan komoditas BPNT, Yoga membenarkan dugaan yang dilontarkan Maman Kurtubi selaku Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya. Bahkan menurutnya, sudah ada pengakuan dari supllyer besar yang ada di Kabupaten Cirebon, yang mengisi komoditas BPNT di depalan kecamatan.

Supllyer itu ngakunya mengisi (komoditas BPNT) di delapan kecamatan. Artinya jelas tidak mengutamakan produk lokal yang ada di Kecamatan atau daerah tersebut. Beberapa contoh di wilayah Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, kecamatan Kaliwedi, ketersediaan komoditas beras dan telornya banyak, KUDnya juga banyak. Kenapa tidak dimanfaatkan dan ambil dari situ,” paparnya.

Dikatakan Yoga, Komisi IV sebagai yang membidangi urusan sosial menginginkan pengadaan (supply) kebutuhan program BPNT tersebut dari wilayah desa atau kecamatan sekitar. Sehingga harapannya, para pelaku UMKM pun bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“Kami bersama dengan pemerintah, sedang berusaha mendorong agar para pengusaha kecil dan pelaku UMKM bisa diberdayakan dalam program tersebut. Jangan di monopoli oleh supllyer besar. Acuannya itu kan Pedum (pedoman umum) BPNT yang ada,” terangnya.

Yoga menjelaskan, tujuan dari program BPNT ialah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, masyarakat penerima manfaat (KPM). Juga memberdayakan UMKM lokal setempat, jelas disitu. Artinya e-waroeng yang ada di Kabupaten Cirebon patuh dan mentaati juklak dan juknis sesuai dengan Pedoman Umum sebagai acuan.

Advertorial

“Mulai dari e-waroeng, TKSK dan Tikor Kecamatan, mestinya diarahkan agar wajib menggunakan produk – produk lokal yang ada di desa. Kan begitu. Bukan seolah – olah tutup mata. Membiarkan supplyersupplyer besar yang mengisi. Nggak begitu. Itu yang kemudian timbul pertanyaan, ada apa kok dibiarkan saja,” lanjut Yoga.

Ia mempertanyakan, ada apa sebenarnya dibalik sikap pembiaran yang tidak sesuai peraturan pelaksanaan BPNT itu. Apakah ada pengkondisian, sehingga diam – diam saja. Apakah ada suatu monopoli di dalamnya. Tentu menurutnya persoalan tersebut menjadi sesuatu yang harus diungkap oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Memang ini bantuan pusat. Tetapi daerah juga punya tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ada Ketua Tim Koordinasi tingkat daerah, yang dijabat pak Sekda dan penanggung jawab yaitu pak Bupati. Bahkan di tingkat kecamatan pun, Camat menjadi penanggung jawab dan Sekmat sebagai Ketua Tikor tingkat Kecamatan. Mestinya semua bisa monitoring dan mengawasi,” bebernya.

Sebagai salah satu anggota Komisi IV, Yoga sepakat dengan masukan Ketua LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sampai dengan tuntas dan membongkar semua dugaan – dugaan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan BPNT tersebut.

“Terimakasih atas kepedulian kang Maman. Yang pasti kami, Komisi IV bersama pemerintah kabupaten Cirebon sudah sepakat dan akan segera membenahi program BPNT yang ada di Kabupaten Cirebon, agar tidak carut marut. Intinya, kita utamakan produk – produk lokal yang ada di daerah masing – masing,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

18 − 9 =