Transparansi Biaya Pemulasaran Jenazah Pasien Covid RSUD Waled Dipertanyakan

Transparansi Biaya Pemulasaran Jenazah Pasien Covid RSUD Waled Dipertanyakan

711
0
BERBAGI
Dokumentasi Divisi Kesehatan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya saat melakukan klarifikasi dengan pihak RSUD Waled terkait persoalan pemulasaran jenazah pasien covid-19.

CIREBON (rq) – Persoalan covid-19 di kabupaten Cirebon tengah menjadi sorotan. Selain lonjakan angka positif yang tinggi, urusan biaya penanganannya pun tengah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat.

Bahkan tak sedikit masyarakat yang belum mengetahui terkait biaya pemulasaran jenazah pasien covid-19, telah dicover oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut juga menjadi catatan khusus bagi LSM GMBI Distrik Cirebon Raya untuk membuka penggunaan anggaran tersebut kepada publik.

Kordinator Divisi Kesehatan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Apud Saprudin mengungkapkan, berkaca dari kasus pasien covid-19 yang meninggal di wilayah Talun, pihak keluarga mengaku tidak tahu menahu bahwa anggaran pemulasaran tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan.

“Terkait anggaran biaya pemulasaran ini kan semestinya disampaikan ke pihak keluarga pasien. Berapa nominalnya, lalu seperti apa mekanismenya. Ini justru pihak keluarga malah tidak tahu. Bahkan selesai pemakaman jenazah pun, pihak keluarga malah diminta sejumlah uang oleh petugas pemakaman,” ungkapnya, Senin (18/1/2021).

Apud juga mengatakan, terkait persoalan tersebut pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada pihak RSUD Waled, yang menangani pemulasaran jenazah pasien covid di wilayah kecamatan Talun. Hasilnya, pihak RSUD Waled mengakui, telah terjadi perjanjian kerjasama antara pihak RS Pertamina dengan pihak RSUD Waled terkait pemulasaran jenazah pasien covid-19.

“Hasil klarifikasi dengan RSUD Waled, Jum’at kemarin, mereka mengakui adanya kerjasama antara RSUD Waled dengan RS Pertamina. Maka kami minta copy perjanjian kerjasamanya, tetapi itu tidak diberikan. Ada apa ?, Apa dokumen tersebut mengancam keamanan negara ?,” tanya Apud.

Terkait permintaan copy dokumen tersebut, menurut Apud, adalah sebagai wujud transparansi dalam melaksanakan Undang-undang keterbukaan informasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Kalau memang sudah terjalin kerjasama (RSUD Waled dan RS Pertamina) sampaikan juga dong seperti apa isi perjanjiannya. Ini bukan hanya soal transparansi publik, tetapi juga hak pasien yang meninggal akibat covid-19. Ini jelas, sangat miris sekali,” tegasnya.

Tak hanya itu, Apud juga mengkritisi terkait lambatnya komunikasi antara pihak rumah sakit dengan tim satuan tugas covid-19 di kabupaten Cirebon. Hal tersebut lantaran pemerintah desa setempat, bahkan tim gugus tingkat kecamatan pun, saat itu tidak mengetahui akan ada pemakaman pasien covid di wilayahnya.

“Kami punya video pemakamannya, bahkan saat itu pun, kuwu ada di lokasi pemakamannya. Disitu kuwu justru bingung, tidak ada informasi akan ada pemakaman pasien covid. Itu apa namanya klo bukan lalai. RSUD Waled juga mengakui, akan memperbaiki. Terus yang terjadi selama ini seperti apa komunikasinya,” terang Apud.

Dengan adanya kejadian tersebut, Apud mengatakan, sebagai divisi kesehatan LSM GMBI Cirebon Raya, ia akan terus menelusuri demi terbukanya informasi yang terang benderang bagi masyarakat, khususnya di wilayah kabupaten Cirebon.

“Intinya, kami akan terus menindaklanjuti sampai tuntas. Sampai kemanapun akan terus kami kejar kebenarannya. Jangan sampai informasi yang tersembunyi itu, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk meraup keuntungan, baik secara pribadi maupun golongan,” tutupnya. (is)