Tindaklanjuti SE Mendagri, Ribuan Blangko KTP – el Rusak Dimusnahkan

Tindaklanjuti SE Mendagri, Ribuan Blangko KTP – el Rusak Dimusnahkan

434
0
BERBAGI
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Moh. Sardar Ernedin (kiri) bersama stafnya melakukan pemusnahan blangko KTP - el

CIREBON (R) – Pasca penemuan blangko KTP Elektronik rusak, yang sempat viral beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Hadi Prabowo, M. M., pada 13 Desember 2018 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Dikeluarkannya SE tersebut dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, serta untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang rusak atau invalid, oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam SE yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia itu diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayahnya masing – masing.

Mengenai tindak lanjut Surat Edaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Cirebon juga segera melaksanakannya. Sebanyak 1752 keping blanko KTP – el yang invalid (rusak) dimusnahkan dengan cara di bakar.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, H. Mohammad Syafruddin kepada Republiqu membenarkan pemusnahan blangko tersebut. Menurutnya itu dilakukan atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang di keluarkan pada 13 Desember 2018 lalu.

“Surat Edaran itu adalah landasan kami untuk melakukan pemusnahan blangko KTP – el yang invalid (rusak). Dulu sebelum ada instruksi seperti sekarang, blangko KTP – el yang invalid hanya di lubangi dan digunting, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” jelas Kadisdukcapil kepada Republiqu, Senin, (18/18/2018).

Dikatakannya, pemusnahan blangko KTP – el yang invalid itu dilakukan di komplek kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon pada Jum’at 14 Desember 2018 kemarin. Tepat satu hari setelah menerima Surat Edaran Mendagri.

“Kami segera melakukan instruksi itu dengan memusnahkan sebanyak 1752 keping blangko KTP – el yang invalid dengan cara dibakar. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan bisa mencetak KTP-el langsung jadi. Karena pasti itu bukan pegawai kami,” paparnya.

Kadisdukcapil meminta kepada masyarakat untuk bersabar perihal pencetakan KTP – el yang belum optimal. Menurutnya itu karena stok blangko yang tersedia  jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi permintaan pencetakan setiap hari selalu ada dan tidak bisa ditolak.

“Kemarin kami juga sudah mengirim permintaan blangko KTP – el ke pusat. Dari jumlah sekitar 750, yang di setujui hanya sekitar 500an. Kami harap masyarakat bisa bersabar. Mudah – mudahan di tahun 2019 semuanya bisa berjalan normal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam rilisnya menerangkan, melalui SE tersebut, Mendagri memerintahkan Bupati/Waikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

“Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar. Bupati/Walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar,” tegasnya.

Menurut Bahtiar, standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.

Kebijakan ini, jelas Bahtiar, dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” ungkap Bahtiar.

Ditambahkan Bahtiar, sesuai arahan Mendagri, Berita Acara hasil pemusnahan KTP-el rusak atau invalid agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil.

Hal ini dilakukan sebagai langkah – langkah pengamanan terhadap tempat – tempat penyimpanan, atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara. (is/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

5 × 3 =