Swakelola Diduga Jadi Modus Oknum Desa “Rampok” Duit Negara

Swakelola Diduga Jadi Modus Oknum Desa “Rampok” Duit Negara

381
0
SHARE
Kepala desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa dalam rangka pembangunan desa, dengan melibatkan unsur pengawasan seperti BPD, lembaga, ormas dan masyarakat desa.

JAKARTA (R) – Tak dipungkiri, kucuran anggaran desa setiap tahun mengalami peningkatan. Sejak digulirkan tahun 2015 anggaran yang dikelola desa sampai saat ini telah menyentuh angka yang cukup fantastis. Tidak kurang dari 1 milyar rupiah, anggaran keuangan desa yang saat ini dikelola langsung oleh pemerintahan desa.

Namun sejak 2015 dikucurkan, apakah realisasinya sudah tepat sasaran ? Apakah tujuan dan harapan pemerintah pusat sudah tercapai ? Bagaimana pemerataan pembangunan yang sudah berjalan ? Apakah sudah sesuai dengan aturan ? Lantas bagaimanakah pengawasannya ? Apakah pengelolaan anggaran keuangan desa benar – benar aman dan terbebas dari praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ?.

Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data mengenai pengelolaan keuangan desa dan berbagai macam persoalan yang terjadi di dalamnya. Seperti diketahui bersama, ICW adalah salah satu organisasi penggiat anti korupsi, yang getol melakukan riset mengenai modus dan perkembangan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan tentang praktik korupsi penggunaan anggaran desa yang ditangani pada 2016 hingga 10 Agustus 2017. Dari hasil pemantauan ICW, terdapat sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 orang pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa pada 2017 (Hingga Agustus) yakni 19,6 miliar rupiah, sementara pada tahun 2016 mencapai angka 10,4 miliar rupiah.

Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Aktor lain yaitu 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 tersangka. Banyaknya jumlah Kepala Desa yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, sebagaimana yang diatur dalam UU Desa 6/2014. Pasal 26 ayat (4) UU tersebut menyebutkan bahwa, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dari pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap.

Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut terletak pada:  1. proses perencanaan; 2. proses pertanggungjawaban; 3. proses monitoring dan evaluasi; 4. proses pelaksanaan; dan 5. proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

ICW menyebut, faktor penyebab korupsi dana desa  beragam. Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, termasuk swakelola. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaannya, pada praktiknya banyak dibatasi. Ditambah lagi banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme dan peraturannya. Padahal, pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.

Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang, baik secara langsung maupun tidak, memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya.

Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit cost politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa, menjadikan orang berbondong – bondong untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tidak sedikit pula calon kepala desa yang mencalonkan diri tanpa adanya agenda dan komitmen untuk membangun desa.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan,
dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Masyarakat tentu berharap, semakin besarnya anggaran desa yang dikelola, seharusnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat desa menjadi lebih baik lagi. Lemahnya pengawasan dan adanya dugaan unsur keterlibatan berbagai pihak dalam “merampok” uang negara melalui desa, dimungkinkan akan menghambat dan mengubur cita – cita pertiwi untuk mewujudkan desa mandiri dan kuat secara ekonomi. (tim)

LEAVE A REPLY

5 × 5 =