Soal PHK Yamakawa, Dewan Beri Peringatan Keras

Soal PHK Yamakawa, Dewan Beri Peringatan Keras

262
0
BERBAGI
Perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan audensi ke dua terkait tuntutan korban PHK PT Yamakawa Rattan Industry.

CIREBON (rq) – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon kembali melakukan audiensi dengan pihak menajemen perusahaan PT Yamakawa Rattan industry, terkait PHK sepihak oleh perusahaan tersebut, Senin (29/6/2020).

Dalam audiensi, selain perwakilan karyawan PT Yamakawa yang terkena PHK, LSM GRIB, Disnakertrans Kabupaten Cirebon, juga hadir perwakilan PT Yamakawa. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H. Rasida mengatakan, kegiatan audiensi tersebut adalah agenda yang kedua kalinya, karena audiensi sebelumnya, pihak perusahaan belum bisa memberikan apa yang menjadi tuntutan para buruh.

“Awalnya ada sejumlah 230 lebih buruh yang kena PHK dan 58 buruh diantaranya tidak mau adanya kompensasi atas PHK itu. Namun di audiensi yang kedua ini, tinggal ada 39 karyawan yang masih menuntut. Maka dari itu, kami dari dewan akan mengirimkan surat kepada Disnaker agar mengirimkan surat kepada owner PT Yamakawa, untuk secepatnya menyelesaikan ini. Kami tunggu sampai 10 hari kedepan harus sudah ada jawaban,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, jika persoalan tersebut tidak menemukan titik temu, maka menurutnya hal tersebut akan masuk keranah hukum. Dan hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

“Kita sudah memfasilitasi dan bila ini juga tidak ada titik temu, maka ini akan masuk keranah hukum. Dan ini sudah jadi kewenangan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Kami sih berharap, ini segera ada titik temu antara pihak karyawan dan perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Erry Achmad Husairi mengatakan, ada sebagian karyawan yang di PHK tidak mau menerima kompensasi dari perusahaan. Diakuinya perusahaan memberikan kompensasi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya para karyawan ini mempertanyakan terkait hal itu. Kami memfasilitasi. Adapun bentuk fasilitasinya adalah dengan cara perundingan antara kedua belah pihak. Jika hal tersebut belum selesai, maka kami akan tempuh langkah-langkah yang lain,” jelasnya.

Namun diakuinya, dari dua kali pertemuan yang melalui DPRD yang meminta perusahaan untuk memenuhi tuntutan para karyawan tersebut, pihak perusahaan belum memberikan jawaban yang memuaskan.

“Kami akan melayangkan surat yang ditujukan untuk PT Yamakawa. Tentunya dengan di dasari pertemuan hari ini, yaitu dewan akan mengirimkan surat kepada kami dan kami akan meneruskan kepada perusahaan untuk meminta perusahaan memenuhi tuntutan para buruh ini,” jelasnya.

OKK DPC LSM GRIB Kabupaten Cirebon, Dirman mengatakan, dalam audiensi tersebut pihaknya tetap menuntut pesangon penuh dari pihak perusahaan atas PHK sepihak yang dilakukanya. Menurutnya dari sejumlah 58 karyawan yang mengadukan nasibnya, sekarang tinggal kurang lebih 40 karyawan yang masih tersisa dan terus memperjuangkan haknya.

“Kami sudah berapa kali ke dewan dan dewan sudah mengingatkan kepada pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan. Namun pihak perusahaan belum juga memenuhinya. Dari hasil pertemuan kali ini, dewan akan mengirimkan surat kepada Disnakertrans untuk mengirimkan surat kepada perusahaan untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan, selain menunggu jawaban dari pihak PT Yamakawa terkait tuntutannya, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan PT Yamakawa dalam waktu dekat ini.

“Kita akan tetap menunggu jawaban ini seperti apa. Yang jelas tuntutan kami itu adalah pesangon yang penuh dari perusahaan atas PHK ini. Kami juga memilih rencana dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi di depan perusahaan,” tandasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

fourteen − 14 =