Soal PHK, GRIB Menduga PT. Yamakawa Terlalu Mendramatisir Dampak Covid-19

Soal PHK, GRIB Menduga PT. Yamakawa Terlalu Mendramatisir Dampak Covid-19

1080
0
BERBAGI
Pengurus DPC GRIB Kabupaten Cirebon menyampaikan hasil mediasi kepada para pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry yang menjadi korban PHK sepihak. Keputusannya tetap perusahaan tidak bersedia memberikan pesangon.

CIREBON (rq) – Habis manis sepah dibuang. Begitulah sedikit penggambaran nasib para pekerja korban PHK sepihak, PT. Yamakawa Rattan Industry. Tuntutan pesangon yang dibayarkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, tidak dihiraukan dan dijalankan oleh perusahaan yang bergerak di bidang furniture tersebut.

Kali ini, di hari kedua, Rabu (27/5/2020), puluhan pekerja korban PHK sepihak, bersama pengurus DPC GRIB Kabupaten Cirebon kembali mendatangi PT. Yamakawa Rattan Industry yang beralamat di desa Bodesari kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon. Mereka tetap menuntut pihak perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi mengatakan, hasil mediasi antara pihak PT. Yamakawa Rattan Industry, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, pihak Kepolisian dan perwakilan DPC GRIB Kabupaten Cirebon sebagai penerima kuasa pekerja korban PHK, tetap tidak mau mengabulkan tuntutan para pekerja.

“Mediasi hari ini, sama seperti kemarin. Nasib pekerja tidak ada harganya sama sekali. Perusahaan kekeuh cuma sanggup kasih kompensasi, Rp 4,4 juta per orang. Tidak ada pesangon. Asalannya rugi dan rugi. Kami menduga pihak PT. Yamakawa Rattan Industry terlalu mendramatisir dampak Covid-19. Diduga, supaya pihak perusahaan tidak mengeluarkan pesangon,” tegasnya.

Edi mengaku, kehadiran pemerintah dalam persoalan PHK tersebut juga tidak berpihak pada nasib para pekerja korban PHK. Pasalnya, pemerintah tidak mampu bertindak tegas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut Edi, diduga sikap lunak pemerintah tersebut karena semuanya dikaitkan dengan dampak Covid-19.

“Kami sangat sadar, pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi semuanya. Tapi, apa dasar acuan perusahaan memPHK para pekerja, itu juga harus jelas. Jangan asal main sikat saja. Perusahaan tidak bisa menyalahkan dampak Covid-19, supaya lepas dari tanggungjawab. Maka dari itu pemerintah wajib hadir meluruskan persoalan ini,” paparnya.

Dikatakan Edi, alasan PT. Yamakawa Rattan Industry memPHK para pekerja, karena perusahaan merugi akibat dampak Covid-19. Tapi menurutnya, jika memang itu benar, mau tidak perusahaan membuka laporan keuangannya, kepada pemerintah dan pekerja korban PHK secara transparan. Karena menurutnya, itu adalah kunci dari semua permasalahan pesangon tersebut.

“Kalau bicara rugi, tukang becak juga bisa. Tapi ini kan perusahaan. Ada sistem yang dijalankan didalamnya. Laporan keuangan itu tidak mungkin membodohi pemiliknya. Silahkan buka kepada kami. Secara real dan transparan. Jangan ada sulap-sulapan. Pakai hatinya jangan cuma otaknya saja. Pekerja korban PHK juga manusia. Punya keluarga. Punya anak istri,” terangnya.

Edi mengatakan, DPC GRIB akan terus mengawal dan melindungi nasib para pekerja korban PHK tersebut sampai dengan tuntas. Pihaknya tidak akan berkompromi dengan kesepakatan apapun diluar mekanisme dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ia tetap menuntut pihak PT. Yamakawa Rattan Industry memberikan hak pesangon pekerja korban PHK, sesuai ketentuan pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Undang-Undang 13/2003 pasal 164 secara tegas mengatur mekanisme dampak kebencanaan. Presiden juga memutuskan pandemi Covid-19 sebagai kedaruratan bencana non alam. Jadi perusahaan jangan selalu berkelit rugi. Mana buktinya kalau memang benar perusahaan merugi,” gamblangnya.

Persoalan dampak Covid-19, menurut Edi baru terjadi sekitar 2 bulanan ke belakang. Itu pun, dikatakannya, perusahaan tetap menjalankan produksi selama masa pandemi Covid-19. Artinya, Edi menduga, ada perputaran yang dijalankan dari hasil produksi tersebut, sampai dengan pekerja dirumahkan, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan sekarang.

“Jika bicaranya rugi. Itung-itungannya baru dua bulan. Tahun-tahun kemaren bagaimana?. Apa perusahaan bicara soal kerugian. Mari kita berfikir bersama. Jangan-jangan alasannya bukan rugi, tapi diduga PT. Yamakawa Rattan Industry tidak mau merugi, dengan mengeluarkan pesangon bagi para pekerja yang menjadi korban PHK, dengan alasan dampak Corona,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak PT. Yamakawa Rattan Industry belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan tuntutan pekerja korban PHK tersebut. Menurut security perusahaan, pihak manajemen belum bisa ditemui dengan alasan masih ada rapat. (is)

LEAVE A REPLY

five × five =