Sempat Memanas, Pembentukan PPS Pilwu Desa Karangreja Diwarnai Interupsi

Sempat Memanas, Pembentukan PPS Pilwu Desa Karangreja Diwarnai Interupsi

1707
0
BERBAGI
Proses pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pilwu desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa Karangreja kecamatan Suranenggala sempat memanas. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) itu, dihujani interupsi oleh masyarakat yang hadir.

Kejadian tersebut diduga lantaran dalam proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara oleh BPD, sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut memicu berbagai pertanyaan perihal calon anggota PPS yang akan disahkan oleh BPD.

Salah satu tokoh Pemuda desa Karangreja, Abdul Muis, sempat mempertanyakan perihal mekanisme dan kualifikasi anggota PPS yang akan dipilih oleh BPD. Hal tersebut lantaran muncul wacana komposisi anggota PPS yang terdiri dari 2 orang perangkat desa,  2 orang Lembaga Desa, 2 orang dari kepemudaan dan 3 orang dari tokoh masyarakat.

“Saya selaku perwakilan dari pemuda desa Karangreja mendukung adanya acara pembentukan PPS pilwu desa Karangreja ini. Hanya saja kami menyayangkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD kepada masyarakat. Akhirnya calon anggota PPS yang akan disahkan seolah asal tunjuk dan tidak melalui proses seleksi,” ujarnya menyampaikan interupsi, Rabu (25/8/2021).

Abdul Muis juga menambahkan, terkait calon anggota PPS yang akan ditunjuk oleh BPD, apakah ada kualifikasi tertentu yang mensyaratkan calon tersebut layak tidaknya menjadi anggota PPS. Kemudian ia juga meminta kepada BPD untuk melakukan pemilihan secara demokratis, agar Panitia Pemungutan Suara pada Pilwu di desa Karangreja bisa bekerja dengan profesional, jujur, terbuka dan adil.

“Kalau seandainya pihak BPD tidak mempunyai pilihan untuk menseleksi calon anggota PPS karena waktunya mepet, maka kami minta untuk pengesahannya ditunda. Supaya kami dan masyarakat bisa mengusulkan calon yang dianggap layak untuk mengemban amanah itu. Karena kami tidak mau petugas PPS yang disahkan ini dari hasil main tunjuk,” tegasnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan yang disampaikan Abdul Muis, Ketua BPD Desa Karangreja Kasuna, menyangkal bahwa pihaknya tidak melaksanakan tahapan sosialisasi pembentukan petugas PPS kepada masyarakat. Menurutnya proses sosialisasi itu sudah dilakukan, hanya saja mungkin tidak semua masyarakat desa Karangreja mengetahui.

“Kami sudah melaksanakan sosialisasi. Hanya saja kan suasananya masih dalam kondisi pandemi. Jadi kami pun membatasi adanya kerumunan. Terkait persoalan jumlah anggotanya sendiri, saya kan tadi sudah sampaikan ke forum, setuju tidak dari perangkat desa 2 orang, jawabnya setuju. Jadi mau bagaimana,” sanggah Kasuna.

Setelah melalui proses perdebatan yang cukup panas, akhirnya BPD dan masyarakat desa Karangreja sepakat untuk memilih calon petugas PPS secara demokratis. Sehingga situasi kembali kondusif dan pelaksanaan pengesahan pembentukan PPS tetap dilanjutkan.

Dari hasil pemilihan petugas PPS Pilwu desa Karangreja akhirnya diputuskan anggota PPS dari Perangkat desa adalah Arif selaku Sekdes dan Polong selaku Kadus. Sementara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Komar dan Nakiya. Sedangkan dari organisasi kepemudaan Karang Taruna yaitu Kartawi dan Wano. Dan sisanya sebanyak 3 orang dari Tokoh Masyarakat adalah H. Rakiwo, H. Edi dan Ari.

Adapun susunan kepanitian PPS desa Karangreja adalah sebagai berikut :

Ketua PPS         : Ari
Wakil Ketua       : H. Rakiwo
Sekretaris          : Arif (Sekdes)
Sie Humas         : H. Edi
Sie Logistik        : Wanapati
Sie Keamanan   : Mayor Warno
Sie pendaftaran : Kartawi
Sie pendataan    : Nakiya
Sie pemungutan suara : Komar

(is)

- Advertisement -