Selly : Ada 1000 Pekerja Migran Di Cirebon Yang Perlu Pengawasan

Selly : Ada 1000 Pekerja Migran Di Cirebon Yang Perlu Pengawasan

188
0
BERBAGI
Selly Andriany Gantina, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Jabar VIII saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pejabat Pemkab Cirebon.

CIREBON (rq) – Langkah antisipasi pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 makin serius. Wacana keputusan Lockdown terbatas bagi wilayah red zone (zona merah), akan mengunci semua aktifitas masyarakat kepada social distancing. Masyarakat akan dihimbau untuk mengkarantina diri dan menghentikan semua aktifitas sosial dengan orang luar.

Menanggapi rencana tersebut, Selly Andriany Gantina, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar VIII berpandangan perlu adanya singkronisasi data dari semua pihak, untuk memetakan sejumlah wilayah sebagai upaya memutus penyebaran virus tersebut. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Cirebon yang dikategorikan sebagai zona merah oleh Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Gugus penanggulangan Covid-19 di daerah bersama dinas terkait, harus mampu bersinergi untuk menyatukan semua data yang dimungkinkan dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Selain melibatkan pemerintah desa, masyarakat pun harus ikut aktif dalam melaporkan kejadian di lingkungannya masing – masing, agar pemerintah dapat segera bertindak,” ungkapnya melalui pesan elektronik kepada Media Republiqu, Sabtu (28/3/2020).

Berdasarkan rapat terbatas dengan sejumlah instansi di Kabupaten Cirebon, Selly baru mengetahui ada sekitar 187 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdaftar dan bekerja di 25 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Cirebon. Selain itu ia juga menyebutkan, ada gelombang kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Kabupaten Cirebon sebanyak 1.000 orang sejak awal Januari sampai Maret 2020.

“Ini yang harus menjadi perhatian Pemda agar sesegera mungkin mendata dan melakukan test juga karantina terhadap mereka. Juga plus data riil berapa tenaga kerja lepas yang harus dirumahkan akibat Covid-19. Terutama para pengrajin rottan KUMKM dan sektor informal yang secara ekonomi kesejahteraannya harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, menurut Selly, persoalan lockdown juga menjadi pembahasan serius yang perlu dikaji secara matang. Selain akan berdampak pada kelangsungan hidup orang banyak, keputusan itu juga harus diukur dengan cermat. Karena menurutnya, efek yang timbul akan berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan pangan.

“Terkait rencana penghentian aktivitas perekonomian yang mencakup dunia usaha dan pabrik, sedang dikaji bersama. Kalau sudah kategori red Zone mau tidak mau harus dilakukan lockdown terbatas ditingkat wilayah, agar bisa memutuskan penyebaran. Seperti Jakarta (contohnya), sebagai Pusat Pandemi ini memang sudah harus dilakukan apabila dalam beberapa hari kedepan, meningkat drastis penyebarannya,” pungkas Selly. (is)

LEAVE A REPLY

five × three =