Satpol PP Beri Aturan Ketat Soal Pelaksanaan Hiburan

Satpol PP Beri Aturan Ketat Soal Pelaksanaan Hiburan

512
0
BERBAGI
Iman Sugiharto (tengah), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cirebon saat memaparkan mekanisme protokol kesehatan dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

CIREBON (rq) – Pasca dicabutnya larangan pesta pernikahan dan hiburan oleh Bupati Cirebon, mewajibkan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengawasi lebih ketat setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini sudah memberikan izin kepada masyarakat yang hendak menggelar hajatan seperti perayaan perkawinan maupun sunatan. Akan tetapi pemerintah memberikan syarat yang perlu di jalani oleh masyarakat yakni protokol kesehatan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iman Sugiharto menjelaskan, pemerintah daerah tidak melarang kegiatan hajatan selama mematuhi mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Bupati Cirebon sudah memberikan ijin dan tidak melarang acara hajatan maupun pesta hiburan. Tapi perlu di ingat, semuanya harus mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakannya sesuai dengan aturan,” kata Iman kepada awak media, Senin (20/7/2020).

Menurutnya, protokol kesehatan yang wajib ditaati diantaranya adalah, pembatasan jam kegiatan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian penyediaan fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan dan penggunaan masker bagi semua yang terlibat dalam acara tersebut.

“Teknisnya tetap harus ada ijin kepada pemerintah setempat. Nantinya tuan hajat atau kelurganya mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan foto copy KTP, surat pernyataan bersedia menerapkan protokol kesehatan, lokasi acara dan waktu pelaksanaan,” terang Iman.

Setelah mengajukan permohonan ijin, kata Iman, selanjutnya tim dari Satpol PP Kabupaten Cirebon akan melakukan survei, baik ke lokasi hajatan dan status wilayah tempat dilaksanakannya acara. Apakah termasuk zona yang diperbolehkan atau tidak.

“Setelah surat permohonan itu masuk dan ditindaklanjuti, nanti akan ada tim yang mensurvei lokasi acara. Apakah layak atau tidak, sesuai dengan perkembangan terbaru kondisi wilayah tempat acara tersebut berlangsung,” paparnya.

Diakui Iman, proses pengajuan surat permohonan ijin tersebut tidak dipungut biaya atau gratis. Dengan demikian ia berharap warga masyarakat bisa mentaati dan melaksanakan aturan tersebut.

“Sesuai dengan aturan, apabila ada ditemukan penyelenggaraan acara tanpa disertai surat ijin dari pemerintah Kabupaten Cirebon, Satpol PP berhak menghentikan ataupun membubarkan acara tersebut. Tujuannya jelas, pemerintah tidak mau mengambil resiko agar tidak terjadi penularan,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

eight − four =