GMBI Duga Perizinan Ruko Bodong Di Talun Sarat “Permainan” Oknum

GMBI Duga Perizinan Ruko Bodong Di Talun Sarat “Permainan” Oknum

961
0
SHARE
Joko Susilo (tengah) selaku pengembang kios yang berlokasi di Talun, saat beraudensi dengan pihak Satpol PP, Rabu (11/9/2019).

CIREBON (R) – Pembangunan puluhan kios atau ruko yang berada di Dusun Talun RT. 007 RW. 003 Desa Cirebon Girang Kabupaten Cirebon yang diduga bodong perizinannya, menimbulkan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, berdasarkan informasi dilapangan, perizinan pembangunan tersebut ditempuh setelah bangunan berdiri dan beroperasi, bukan diurus sebelum bangunan didirikan.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi. Menurutnya, setelah melakukan investigasi dan pemantauan di lapangan, ternyata proses perizinan kios / ruko tersebut, baru dimulai setelah bangunan berdiri dan belum mengantongi izin sama sekali oleh dinas terkait.

“Kami sudah melakukan pemantauan dan kroscek ke sejumlah dinas terkait. Faktanya tidak ada satu pun dokumen perizinan yang dikeluarkan. Baik oleh Dinas Perizinan (DPMPTSP) maupun Dinas terkait lainnya. Semuanya mengaku tidak mengeluarkan produk hukum apapun. Jadi apa namanya kalau bukan bodong,” ungkapnya, Senin (7/10/2019).

Maman meyakini, banyak kejanggalan dalam proses pembangunan ruko / kios tersebut. Ia menduga proses perizinan yang saat ini berjalan, sarat dengan “permainan” para oknum birokrat. Ia melihat dari awal pembangunan itu, disinyalir penuh dengan persekongkolan jahat, termasuk dari para oknum – oknum yang terlibat sejak awal.

“Dalam perjalanannya, proses pengurusan perizinan itu dimulai sejak kapan ?. Nunggu bangunannya berdiri dulu, apa sebelum berdiri ?. Ini kan lucu. Sekelas pemerintah daerah dan kecamatan, masa tidak tahu ada pekerjaan pembangunan di wilayahnya. Fungsi pengawasannya seperti apa. Yang dibangun itu ruko atau kios bos, bukan rumah tikus. Masa gak terlihat mata kepala,” jelasnya.

Maman mengatakan, pembangunan itu berdiri di atas tanah kas desa Krandon. Namun terkait status sewa dan prosedur tahapannya, diduga tidak dilaksanakan dengan transaparan. Ia menduga, proses sewa menyewa tanah tersebut juga cacat formil. Karena menurutnya perjanjian sewa menyewa itu tidak dimusyawarahkan dan melibatkan masyarakat.

“Kami menanyakan, yang menjadi acuan proses sewa menyewa itu dasarnya apa ?. Itu adalah tanah desa. Apapun bentuknya tetap saja status tanahnya milik desa. Ingat, jabatan kuwu itu cuma 6 tahun. Jika aset desa disewa – sewakan tanpa aturan yang jelas, bagaimana nanti pertanggung jawabannya,” ucap Maman.

Terkait informasi surat rekomendasi yang dikeluarkan camat, Maman juga menduga ada permainan tersistem yang “dimainkan” oknum pemerintah setempat. Maman mendengar oknum camat berinisial T menerima sejumlah uang. Dikatakannya itu sebagai bentuk kompensasi untuk memuluskan perizinan pembangunan ruko tersebut.

“Sumber ini bisa dipertanggung jawabkan. Kabarnya ada oknum camat yang menerima uang dalam pengurusan perizinan bangunan kios bodong itu. Nilainya lumayan, kalau dihitung per kios. Yang jelas kami akan mempertanyakan terkait produk hukumnya. Apa dasarnya mengeluarkan dokumen itu, sementara pangkal urusannya saja masih bermasalah,” tegasnya.

Terkait tindakan tegas Satpol PP, Maman juga menerangkan, sudah ada 3 surat teguran yang dilayangkan. Namun ia tidak mau berbicara lebih rinci. Intinya ia meminta Satpol PP untuk menegakkan Perda sesuai aturan yang berlaku. Karena menurutnya, persoalan perizinan adalah lahan basah bagi sebagian oknum pemerintah, untuk memperkaya diri sendiri.

“Apapun alasannya, kami meminta Satpol PP tidak tebang pilih dalam penegakkan Perda. Ini adalah salah satu pembuktian kinerja bagi Satpol PP. Jangan sampai Satpol PP hanya menindak rakyat kecil saja, tapi giliran yang besar dilewatkan. Kita tunggu eksekusi dan sikap tegas dari Satpol PP dalam menertibkan perizinan di Kabupaten Cirebon yang diduga sarat akan permainan,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

two × 1 =