Cegah Korupsi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Diperketat

Cegah Korupsi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Diperketat

235
0
SHARE
Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) KPK bersama Plt. Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi dan pejabat dinas terkait Pemkab Cirebon, saat membahas strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemkab Cirebon, Rabu (19/6/2019).

CIREBON (R) – Belum hilang dari ingatan. Masyarakat Kabupaten Cirebon tercoreng namanya akibat perlakuan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadisastra. Modusnya ialah memperjualbelikan jabatan strategis di lingkungan pemkab Cirebon. Alasannya, uang yang terkumpul diduga untuk pengamanan dirinya dari berbagai gejolak politik dan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Dengan kata lain, banyak yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya yang berbau otoriter dan terkesan diktator.

Usai drama praktek kotor itu terkuak oleh KPK dan para pelakunya mulai diadili, kini Kabupaten Cirebon mulai berbenah. Di tangan H. Imron Rosyadi, Wakil Bupati Cirebon terpilih yang mendampingi Sunjaya pada pilkada serentak 2018, saat Sunjaya belum tertangkap KPK, semua harapan perubahan itu digantungkan. Kini setelah ditetapkan sebagai Plt. Bupati Cirebon oleh Gubernur Jawa Barat, H. Imron Rosyadi Harus mampu mengendalikan kemudi dan membawa daerah Kabupaten Cirebon menuju daerah yang terbebas dari korupsi.

Tidak mau terjelembab ke lubang yang sama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melakukan Audiensi atau Konsultasi dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharapkan Kabupaten Cirebon terbebas dan bersih dari korupsi di segala bidang, Rabu (19/6/2019).

Plt Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi yang didampingi para pejabat Kabupaten Cirebon memimpin langsung audiensi atau konsultasi dengan Tim Koordinasi dari KPK yang dipimpin Tri Budi Rochmanto, Ketua Tim Korsup Pencegahan Wilayah Jawa Barat. Ada 8 Program KORSUPGAH yang di bahas pada audiensi atau konsultasi dengan Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi tersebut, diantaranya Perizinan, Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen ASN, Pendapatan, Keuangan, Barang Milik Daerah, Penguatan APIP.

H. Imron Rosyadi mengungkapkan, untuk pengisian jabatan akan dilakukan open bidding atau assessment. Sementara itu, kekosongan jabatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Cirebon itu diantaranya, eselon II sebanyak 9 orang, eselon III sebanyak 12 orang, eselon IV 48 orang.

“Untuk melaksanakan rotasi dan mutasi sendiri, akan dilakukan setelah saya di tetapkan dan dilantik menjadi Bupati Cirebon definitif. Tentu akan lebih baik,” ungkap H. Imron Rosyadi.

Sementara itu, menurut Ketua Tim Korsup Pencegahan Wilayah Jawa Barat Tri Budi Rochmanto mengungkapkan, untuk masalah rotasi dan mutasi itu harus dilihat dari analisis jabatannya dan analisis beban kerja, kemudian dilihat kemampuan kompetensi, kebutuhan organisasi serta penyegaran organisasinya.

“Kami tentu berharap, setelah dilakukannya audiensi ini Pemerintahan di Kabupaten Cirebon bisa bersih dari korupsi. Kami menyakini ketika pemimpinnya tegas dan tidak tergoda dengan hasutan korupsi, pasti semua akan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ta/hs)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

5 × two =