Rintangi Kendaraan Proyek, Warga Taman Setu Permai Dihimbau Tak Hambat Investasi

Rintangi Kendaraan Proyek, Warga Taman Setu Permai Dihimbau Tak Hambat Investasi

265
0
BERBAGI
Satpol PP bersama Dinas Teknis menerangkan perihal peraturan terkait perizinan dan penegakkan perda di wilayah Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Sengketa pembangunan perumahan Taman Setu Permai tahap 3 tak kunjung usai. Sejumlah oknum masyarakat bersikeras tak akan mengijinkan akses jalan kepada kendaraan proyek milik pengembang perumahan. Alasan tersebut disinyalir akibat kekhawatiran warga, karena dampak yang nantinya akan timbul, saat pembangunan berlangsung.

Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, terungkap sejumlah fakta. Pihak pengembang yaitu PT. Dinamika Propertindo Jaya, sudah memiliki dokumen perizinan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari dinas terkait. Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Acara Sosialisasi yang diselenggarakan di kantor desa Setu Kulon tersebut Kamis (16/4/2020), dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan masyarakat, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Muspika Kecamatan Weru, Kuwu Setu Kulon, Kuwu Tegalwangi, Satpol PP dan perwakilan Warga Perumahan Taman Setu Permai.

Kepala Bidang Penegakkan Perda Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iwan Suroso mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut atas dasar pengaduan pihak perusahaan kepada Bupati Cirebon. Pengusaha mengadu aktifitas usahanya terhambat akibat persoalan yang tak kunjung usai dengan warga perumahan Taman Setu Permai.

“Kegiatan sosialisasi ini atas arahan dan perintah Bupati Cirebon melalui Kasatpol PP. Kami sifatnya hanya sosialisasi, menyampaikan himbauan kepada masyarakat dan para stakeholder, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada asumsi bahwa produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Cirebon, mandul. Padahal persyaratan perizinan sudah ditempuh,” jelasnya.

Iwan mengungkapkan, berdasarkan surat pengaduan PT. Dinamika Propertindo Jaya kepada Bupati Cirebon tertuang sejumlah kronologis dari awal pengurusan perizinan sampai dengan per saat ini. Awal mula perizinan itu dimulai pada 17 Juli 2018. Kemudian pada 10 Oktober 2018, semua dokumen perizinan telah dinyatakan lengkap.

“Harusnya mungkin sekarang ini di tahun 2020, sudah mulai jalan pembangunannya. Tapi karena ada persoalan, keberatan dari warga perumahan soal akses jalan, pembangunan itu tertunda. Akibat itulah mungkin perusahaan merasa dirugikan dan menyampaikan keluhannya kepada Bupati Cirebon melalui surat,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, Iwan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Taman Setu Kulon, untuk mendukung kegiatan pembangunan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Ia berharap masyarakat tidak bersikap represif apalagi main hakim sendiri atas sejumlah persoalan yang muncul.

“Kami menghimbau, apabila ada persoalan tertentu yang merugikan masyarakat silahkan laporkan ke pihak yang berwenang. Semua ada mekanisme dan aturannya. Jangan sampai main hakim sendiri. Apalagi sampai sengaja membuat sesuatu yang bisa menghalangi jalannya pembangunan. Hal itu jelas sangat tidak dianjurkan,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi media Republiqu dilapangan, terkait portal permanen persegi empat setinggi 2 meter yang dibangun warga Perumahan Taman Setu Permai, disinyalir didirikan dengan sengaja untuk merintangi kendaraan angkutan barang milik pengembang. Diduga portal tersebut didirikan pada sekitar awal tahun 2019. (ta)

LEAVE A REPLY

19 + 7 =